Pasal 7

(1) Penggunaan sistem pendidikan negara lain wajib memperoleh izin dari Menteri setelah memperoleh rekomendasi atau pertimbangan dari Direktur Jenderal terkait. (2) Sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau penjenjangan pendidikan yang secara resmi berlaku di negaranya. (3) Dalam hal penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan disiplin ilmu agama, wajib memperolah izin dari Menteri setelah memperoleh rekomendasi atau pertimbangan dari Menteri Agama.