Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 tentang PENGHENTIAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 1
(1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang ditugaskan kepada Bupati yaitu penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) yang telah dilaksanakan dari tahun 2006 dan akan berakhir pada tahun 2013. (2) Urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 50 kabupaten wilayah Program PPAUD yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
(1) Terhitung sejak tahun anggaran 2012 tidak ada alokasi dana untuk kegiatan yang bersifat fisik pada pelaksanaan kegiatan program PPAUD di kabupaten. (2) Kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyaluran dana block grant untuk pelaksanaan program PPAUD di masyarakat yang terdiri atas : a. Kegiatan pembelajaran; b. Kegiatan kesehatan dan gizi; c. Kegiatan renovasi tempat layanan; dan d. Kegiatan manajemen dan operasional lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). (3) Dengan tidak adanya alokasi dana untuk kegiatan bersifat fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka urusan pemerintahan bidang pendidikan yang ditugaskan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan bidang pendidikan dihentikan. (4) Dana yang masih dibutuhkan selama masa program untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana tehnis dan pemantauan dan evaluasi dialokasikan di propinsi melalui mekanisme penganggaran dana dekonsentrasi.
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
060703 Aceh Tengah 2 060803 Aceh Tenggara 3 070405 Tapanuli Tengah 4 071205 Toba Samosir 5 080608 Pesisir Selatan 6 080804 Sijunjung 7 080404 Solok 8 100403 Sorolangun 9 100703 Tanjung Jabung Timur 10 110803 Ogan Komering Ilir 11 260107 Bengkulu Utara 12 260206 Bengkulu Selatan 13 120103 Lampung selatan 14 120728 Lampung Timur 15 020604 Sukabumi 16 021306 Sumedang 17 021406 Garut 18 022007 Majalengka 19 021111 Subang 20 031306 Rembang 21 031807 Banjarnegara 22 032908 Wonogiri 23 031605 Cilacap 24 040305 Gunung Kidul 25 040404 Kulonprogo 26 050907 Bondowoso 27 052209 Madiun 28 052610 Pacitan 29 230205 Lombok Tengah 30 230512 Sumbawa 31 230605 Dompu 32 240310 Timor Tengah Utara 33 241111 Sumba Barat 34 130608 Ketapang 35 130106 Sambas 36 170410 Sangihe 37 170514 Kepulauan Talaud 38 310114 Gorontalo 39 310209 Boalemo 40 190307 Wajo 41 191004 Sinjai 42 191309 Jeneponto 43 191705 Sidenreng Rappang 44 280304 Halmahera Utara 45 280404 Halmahera Selatan 46 250109 Jayapura 47 250706 Merauke 48 330121 Manokwari 49 340212 Mamuju 50 340415 Poliwali Mandar KODE SATKER NO. KABUPATEN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2012 TANGGAL 30 APRIL 2012 50 KABUPATEN WILAYAH PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD NUH