Pasal 16

(1) Menteri dapat memberikan izin khusus kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PJJ pada program studi atau mata kuliah dalam hal: a. terdapat kebutuhan prioritas pembangunan nasional; dan/atau b. memiliki kandungan kearifan lokal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.