Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Domisili perguruan tinggi adalah wilayah kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam ijin pendirian dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut.
2. Penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian.
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
6. Kurikulum tingkat program studi adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

(1) Penyelenggaraan program studi di luar domisili dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik perguruan tinggi dengan mutu setara dengan program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut. (2) Akuntabilitas publik perguruan tinggi diwujudkan melalui kemampuan dan komitmen perguruan tinggi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tridharma perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Akuntabilitas publik perguruan tinggi terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik, yaitu: a. jumlah maksimum seluruh mahasiswa proporsional dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan program studi di luar domisili; b. penyelenggaraan program studi di luar domisili memenuhi atau di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis menjalankan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; c. tidak melakukan komersialisasi pendidikan dalam penyelenggaraan program studi di luar domisili; d. menyusun laporan keuangan penyelenggaraan program studi di luar domisili secara tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, untuk diaudit oleh akuntan publik; dan e. melaporkan secara tertulis seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi di luar domisili setiap akhir tahun akademik kepada pemimpin perguruan tinggi.

(1) Penyelenggaraan program studi di luar domisili wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. program studi di luar domisili melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan, yang antara lain tercermin dari penyediaan anggarannya; b. perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili telah memperoleh akreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut; c. program studi di luar domisili harus memperoleh peringkat akreditasi yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) tahun; d. program studi di luar domisili diselenggarakan dengan kebijakan, manual, standar, dan dokumen penjaminan mutu yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi tersebut; e. penyelenggaraan program studi di luar domisili dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada program studi tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat; f. penyelenggaraan program studi di luar domisili didukung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat;

g. penyelenggaraan program studi di luar domisili telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun perguruan tinggi penyelenggara; h. kurikulum program studi di luar domisili ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan sama dengan kurikulum program studi di domisili perguruan tinggi tersebut, kecuali diperlukan kekhasan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan setempat; i. memiliki program kegiatan akademik yang memuat jurusan/bagian, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif, serta standar substansi maupun prosedur ujian yang dimuat dalam buku pedoman/katalog khusus untuk program studi di luar domisili; j. dosen pada setiap program studi di luar domisili paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama atau sesuai dengan program studi di luar domisili, dengan rincian sebagai berikut:

1. untuk program D I sd. D IV : 6 (enam) orang berpendidikan S2;
2. untuk program S1 : 6 (enam) orang berpendidikan S2;
3. untuk program S2 : 6 (enam) orang berpendidikan S3;
4. untuk program S3 : 6 (enam) orang berpendidikan S3, paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya guru besar; k. terdapat tenaga kependidikan yang khusus ditempatkan di program studi di luar domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. mahasiswa pada program studi di luar domisili wajib memenuhi nisbah dosen tetap dengan mahasiswa; m. mahasiswa pada program studi tertentu yang diprioritaskan untuk pengembangan keilmuan dan berbasis keunggulan lokal tidak dikenakan persyaratan batas jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada huruf l; n. sumber pendanaan program studi di luar domisili disediakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan program studi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; o. memiliki lahan sendiri atau disewa atau dikontrak untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian; p. sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewaguna/kontrak untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun meliputi fasilitas fisik pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian dengan ketentuan minimal:
5. ruang kuliah : 0.5 m2 per mahasiswa;
6. ruang dosen tetap : 4 m2 per orang;
7. ruang administrasi dan kantor : 4 m2 per orang;
8. ruang perpustakaan dengan jumlah pustaka sebagai berikut: a) paling sedikit 120 (seratus dua puluh) judul buku (hard copy atau soft copy) per program studi dan setiap judul buku (hard copy) minimal memiliki 2 (dua) eksemplar; dan b) paling sedikit 10 (sepuluh) judul jurnal ilmiah (hard copy) per program studi; q. memiliki akses pada sumber belajar digital yang memberikan akses pada minimal 100 (seratus) jurnal ilmiah digital yang relevan per program studi. (2) Perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili wajib mengajukan izin kepada Menteri dengan melampirkan bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk menjamin mutu program studi yang diselenggarakan di luar domisili dilakukan evaluasi secara berkala. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu, Menteri dapat MENETAPKAN perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi tersebut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili melanggar Peraturan Menteri ini, Menteri mengambil tindakan berupa: a. pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya bagi program studi; b. penghentian penyelenggaraan program studi; atau c. pencabutan izin program studi. (2) Penyelenggaraan program studi di luar domisili yang tidak memenuhi Peraturan Menteri ini dilarang, kecuali penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 297