Pasal 4

(1) Kepala Satker wajib melaporkan setiap peristiwa baik yang mengakibatkan kerugian negara atau diduga mengakibatkan kerugian negara kepada Sekretaris Jenderal. (2) Peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara yang wajib dilaporkan meliputi: a. pencurian, perampokan, kecelakaan, force majure (kebakaran, bencana alam); b. penyalahgunaan wewenang oleh Bendahara/PNS bukan Bendahara; c. pelanggaran terhadap perjanjian/kontrak tunjangan tugas belajar PNS/swasta yang mendapat beasiswa dari pemerintah; d. pelanggaran perjanjian/kontrak pemborongan pekerjaan dan konstruksi/jasa satuan kerja dengan pihak swasta; dan/atau e. LHP aparat pengawasan fungsional.