Pasal 17

Apabila penyelesaian secara damai tidak membuahkan hasil, maka proses selanjutnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Penyelesaian secara tuntutan perbendaharaan ditujukan kepada Bendahara atau mantan bendahara dengan cara sebagai berikut:

1. Menteri menerbitkan surat keputusan pembebanan sementara;
2. Menteri menyampaikan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan TP disertai dokumen yang lengkap;
3. Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan keputusan pembebanan atau keputusan peninjauan;
4. Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkan penagihan yang harus segera dilunasi. b. Pelunasan penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4, dilakukan dengan cara:
5. pemotongan gaji atau penghasilan lainnya oleh KPPN;
6. memberi ijin untuk mengangsur; atau
7. meminta bantuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan piutang negara. www.djpp.kemenkumham.go.id