Pasal 22

(1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; dan/atau b. teguran tertulis. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.