Pasal 8

(1) Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan Pengelola PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian. (2) Dalam hal jumlah Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan paling sedikit 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian/di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan; dan b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ Kementerian merekomendasikan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian /di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola PBJ. (3) Kepala UKPBJ Kementerian harus berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).