Pasal 10

(1) Menteri melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada PRESIDEN. (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi dan Kabupaten/Kota kepada PRESIDEN melalui Menteri. (3) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/kota dan desa kepada Menteri melalui Gubernur.