Pasal 2

(1) Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun untuk peningkatan efektivitas pengawasan. (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pendahuluan; b. Rencana Pengawasan; c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan d. Laporan Hasil Pengawasan. (3) Uraian Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.