Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2019 tentang BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAROS DENGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
2. Kabupaten Maros adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Gowa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Batas daerah antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari: a. Pertigaan batas antara Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Maros dan Kota Makassar yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat 05⁰ 09' 54.845" LS dan 119⁰ 31' 06.840" BT;

b. TK 01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat 05⁰ 09' 49.765" LS dan 119⁰ 31' 30.395" BT; c. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 03 dengan koordinat 05⁰ 10' 02.012" LS dan 119⁰ 31' 45.263" BT; d. TK 03 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 04 dengan koordinat 05⁰ 10' 02.332" LS dan 119⁰ 31' 49.296" BT; e. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 05 dengan koordinat 05⁰ 09' 50.345" LS dan 119⁰ 32' 21.334" BT; f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) saluran irigasi sampai pada TK 06 dengan koordinat 05⁰ 09' 56.176" LS dan 119⁰ 32' 26.367" BT; g. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) jalan sawah sampai pada TK 07 dengan koordinat 05⁰ 09' 47.824" LS dan 119⁰ 32' 45.048" BT; h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Ticcekang sampai pada TK 08 dengan koordinat 05⁰ 09' 35.238" LS dan 119⁰ 32' 46.186" BT; i. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Ticcekang sampai pada TK 09 dengan koordinat 05⁰ 09' 27.553" LS dan 119⁰ 34' 46.686" BT; j. TK 09 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 47 dengan koordinat 05⁰ 09' 27.600" LS dan 119⁰ 34' 47.600" BT yang terletak pada batas Desa Paccellekang Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa dengan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros; k. PBU 47 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 10 dengan koordinat 05⁰ 09' 36.362" LS dan 119⁰ 35' 44.031" BT;

l. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat 05⁰ 09' 25.703" LS dan 119⁰ 35' 57.269" BT; m. TK 11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 45 dengan koordinat 05⁰ 09' 06.600" LS dan 119⁰ 35' 57.400" BT yang terletak pada batas Desa Bellabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dengan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros; n. PBU 45 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 44 dengan koordinat 05⁰ 08' 48.700" LS dan 119⁰ 36' 15.000" BT yang terletak pada batas Desa Bellabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dengan Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros; o. PBU 44 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 05⁰ 09' 28.700" LS dan 119⁰ 36' 24.500" BT; p. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 13 dengan koordinat 05⁰ 10' 33.829" LS dan 119⁰ 38' 18.120" BT; q. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 14 dengan koordinat 05⁰ 10' 39.094" LS dan 119⁰ 38' 47.004" BT; r. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 15 dengan koordinat 05⁰ 09' 58.873" LS dan 119⁰ 39' 57.714" BT; s. TK 15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 16 dengan koordinat 05⁰ 10' 18.000" LS dan 119⁰ 42' 05.400" BT; t. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 17 dengan koordinat 05⁰ 12' 43.272" LS dan 119⁰ 47' 57.292" BT; u. TK 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 18 dengan koordinat 05⁰ 09' 39.504" LS dan 119⁰ 51' 51.607" BT;

v. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 19 dengan koordinat 05⁰ 08' 57.957" LS dan 119⁰ 51' 20.288" BT; w. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 20 dengan koordinat 05⁰ 07' 14.196" LS dan 119⁰ 52' 16.039" BT; x. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 21 dengan koordinat 05⁰ 06' 45.160" LS dan 119⁰ 51' 28.261" BT; dan y. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone yang ditandai oleh TK 22 dengan koordinat 05⁰ 05' 30.333" LS dan 119⁰ 51' 51.156" BT.

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA