Pasal 5

(1) Perangkat pembaca KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pengujian dan audit teknologi guna memastikan kesesuaian spesifikasi teknis, fungsionalitas dan kinerjanya. (2) Pengujian dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.