Pasal 29

(1) Kepala Pusat Penerangan melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintahan provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota kepada gubernur. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.