Pasal 42

(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. (2) Pemerintah daerah yang telah MENETAPKAN peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2011. (3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah MENETAPKAN peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).