Pasal 9

(1) Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas data dan informasi. (2) Gubernur dan bupati/walikota melakukan inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. potensi sumber daya yang ada; b. potensi sumber daya yang telah dimanfaatkan dan daya dukungnya; c. potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan dan daya dukungnya; dan d. badan hukum yang diberi izin atau rekomendasi pemanfaatan sumber daya.