Pasal 21
BAB 5 — BATAS WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN
(1) SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran. (2) SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan TUP dari kepala KPPN/kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (3) SPP-GUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. (4) SPP-GUP Nihil atas TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP. (5) SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh KPA dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah www.djpp.kemenkumham.go.id
dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterima secara lengkap dan benar dari PPABP. (6) SPP-LS untuk non-belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak. (7) Dalam hal KPA menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka KPA harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.