PERMENDAGRI
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014 tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014
Pasal 4
(1) Gubernur atas nama PRESIDEN melantik bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan bupati/ walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dapat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh PRESIDEN.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2014. MENTERI DALAM NEGERI,REPUBLIK INDONESIA
GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id
Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PERMENDAGRI 67/2014 — Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN...