Pasal 63

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan, meliputi: a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin menggunakan data; b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:

1. maksud, tujuan, kegunaan;
2. waktu peruntukannya; dan
3. jenis dan bentuk data yang diperlukan. c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61; d. penyelenggara membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin; e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna; f. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai www.djpp.kemenkumham.go.id

memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh:

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri untuk lingkup data berskala nasional;
2. sekretaris daerah provinsi atas nama gubernur untuk lingkup data berskala provinsi; atau
3. sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota untuk lingkup data berskala kabupaten/kota.