Pasal 2

(1) Pengawas Pemerintahan wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya. (2) Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses sertifikasi kompetensi pengawas pemerintahan. (4) Tatacara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.