PERMENDAGRI Berlaku

Permendagri No. 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - JDIH BPK

SALINAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 2. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 3. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang selanjutnya disebut PSU Perumahan adalah kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau sesuai standar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Telantar yang selanjutnya disebut PSU Perumahan Telantar adalah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dinilai belum layak oleh tim verifikasi atau tidak dilakukan penyerahan paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya masa pemeliharaan PSU Perumahan oleh pengembang.
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disebut Penyerahan PSU Perumahan adalah pengalihan kepemilikan dan tanggung jawab pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah sesuai rencana tapak.
Pemanfaatan PSU Perumahan adalah suatu proses untuk memanfaatkan PSU Perumahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
Pengembang Perumahan adalah pengembang yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman.
Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada pada kuasa pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
Warga Perumahan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang bertempat tinggal dan/atau menghuni rumah dalam suatu Perumahan, baik sebagai pemilik, penyewa, maupun penghuni sah lainnya.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

(1) PSU Perumahan diserahkan oleh Pengembang Perumahan atau perwakilan Warga Perumahan kepada bupati/wali kota. (2) Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
a. keterbukaan dan/atau kemudahan akses informasi Penyerahan PSU Perumahan untuk Pengembang Perumahan dan Warga Perumahan; b. partisipasi masyarakat dalam proses penyerahan dan pemeliharaan PSU Perumahan; c. keberlanjutan keberadaan PSU Perumahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan

d. pengawasan Penyerahan PSU Perumahan secara berkala kepada Pengembang Perumahan termasuk pengenaan sanksi administratif atau hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pengembang Perumahan yang melanggar aturan. (3) Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
a. terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait; b. terpadu dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah, serta pengelolaan barang milik daerah; dan c. berkesinambungan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penetapan, Pembukuan, hingga pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan untuk menjamin keberfungsian PSU Perumahan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

(1) Penerimaan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
(2) Pelaksanaan penerimaan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan: a. perencanaan Penyerahan PSU Perumahan; b. pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan; dan c. pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan.

BAB II

PERENCANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 4

Perencanaan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan: a. mengumpulkan data PSU Perumahan yang akan diserahkan; b. mengintegrasikan rencana kegiatan penyerahan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; c. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan penyerahan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan; dan d. membentuk tim verifikasi.

Pasal 5

(1) Pengumpulan data PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. jumlah Perumahan dan identitas Pengembang Perumahan berdasarkan waktu Penyerahan PSU Perumahan;

b. jenis dan jumlah PSU Perumahan sesuai dengan rencana tapak pembangunan Perumahan; dan c. jumlah nilai aset PSU Perumahan yang akan diserahkan. (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar:
a. penentuan target dan jadwal penyerahan; b. surat pemberitahuan kepada Pengembang Perumahan terhadap waktu pemeliharaan, jadwal Penyerahan PSU Perumahan, dan penyiapan dokumen administratif Penyerahan PSU Perumahan; dan c. surat pemberitahuan kepada Warga Perumahan terhadap jadwal Penyerahan PSU Perumahan. (3) Target dan jadwal Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur.

Pasal 6

(1) Pengintegrasian rencana kegiatan penyerahan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah. (2) Pengintegrasian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

Pasal 7

(1) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimuat dalam dokumen penganggaran daerah. (2) Pengalokasian anggaran kegiatan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk: a. pemanfaatan; b. pemeliharaan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala; c. perbaikan melalui rehabilitasi dan/atau pemugaran; d. pembiayaan operasional tim verifikasi; dan/atau e. pembayaran jasa penilai.

Pasal 8

(1) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk memastikan bahwa PSU Perumahan yang diserahkan oleh Pengembang Perumahan dan perwakilan Warga Perumahan sesuai dengan perencanaan awal, rencana tapak, dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. ketua : sekretaris daerah b. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman. c. anggota terdiri dari: 1. inspektur daerah; 2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah; 3. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang; 4. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah; 5. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan di daerah; 6. kepala kantor pertanahan kabupaten/kota; 7. kepala Perangkat Daerah terkait lainnya; 8. camat; 9. lurah/kepala desa; dan 10. penilai pemerintah atau penilai publik. (4) Tim verifikasi memiliki tugas: a. melakukan inventarisasi, identifikasi jenis dan jumlah PSU Perumahan; b. melakukan verifikasi identitas Pengembang Perumahan; c. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen teknis berupa rencana tapak atau peta bidang tanah; d. menyusun berita acara verifikasi dokumen administratif PSU Perumahan yang akan diserahkan oleh Pengembang Perumahan berdasarkan permohonan Pengembang Perumahan di wilayah kerjanya sesuai rencana tapak; e. menyusun jadwal kerja tim verifikasi;
f. melakukan penilaian kondisi fisik untuk mengetahui kelayakan dan keberfungsian PSU Perumahan termasuk PSU Perumahan Telantar terhadap kesesuaian rencana tapak dengan kondisi di lapangan dan persyaratan teknis PSU Perumahan lainnya; g. menyusun berita acara hasil penilaian PSU Perumahan;
h. menyusun berita acara Penyerahan PSU Perumahan; i. menyusun dan menyampaikan laporan Penyerahan PSU Perumahan secara berkala kepada bupati/wali kota; dan j. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil penilaian tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi: a. PSU Perumahan yang diserahkan; dan
b. PSU Perumahan Telantar. (6) Format berita acara verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, berita acara Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 9

(1) Pengembang Perumahan menyerahkan PSU Perumahan paling lama 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian verifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a.
(2) PSU Perumahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kesesuaian: a. Perizinan, meliputi: 1) status lahan sesuai dengan kepemilikan dan peruntukan; 2) tidak dalam kondisi sebagai jaminan di bank; dan 3) tidak dalam status sengketa hukum; b. ketentuan umum dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. rencana tapak yang telah disetujui Pemerintah.

Pasal 10

(1) Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahap penyelesaian pembangunan. (2) Dalam melakukan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Perumahan harus menyampaikan dokumen persyaratan kepada bupati/wali kota. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. dokumen administratif, meliputi:
1) identitas pemohon; 2) nama Pengembang Perumahan; dan 3) fotokopi akta pendirian Badan Hukum penyelenggara Perumahan/ permukiman dan/atau perubahannya;
b. dokumen rencana tapak yang memenuhi ketentuan umum dan standar teknis, serta legalitas perizinan pembangunan termasuk perubahan rencana tapak dan perubahan bangunan gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. surat permohonan Penyerahan PSU Perumahan;
d. surat pernyataan telah dilakukan pembangunan hunian beserta PSU Perumahan sesuai periode pembangunan dengan waktu penyerahan yang disepakati pada saat pengesahan rencana tapak; e. jadwal Penyerahan PSU Perumahan secara bertahap berdasarkan komitmen pembangunan Perumahan antara Pengembang Perumahan dan Pemerintah Daerah;

f. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah yang dibuat dihadapan notaris, camat, atau kepala kantor pertanahan dan peta bidang tanah; dan g. sertipikat/bukti kepemilikan yang sah PSU Perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Bupati/wali kota setelah menerima dokumen persyaratan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menugaskan tim verifikasi untuk melakukan inventarisasi dan menyusun berita acara verifikasi dokumen administratif PSU Perumahan. (2) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim. (3) Setelah menyusun jadwal kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim verifikasi melakukan penilaian PSU Perumahan dengan meninjau kondisi di lapangan atas kesesuaian dokumen rencana tapak dan persyaratan teknis PSU Perumahan lainnya termasuk nilai bangunan yang ada.

Pasal 12

Penilaian PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi: a. verifikasi identitas Pengembang Perumahan dan keberadaannya; b. kesesuaian antara rencana tapak yang telah disahkan dengan kondisi realisasi pembangunan;
c. ketentuan umum dan standar teknis PSU Perumahan;
d. kualitas bahan dan mutu pekerjaan;
e. keberfungsian dan kondisi fisik PSU Perumahan;
f. tidak dalam sengketa atau jaminan; dan
g. tidak mengandung risiko lingkungan yang membahayakan.

Pasal 13

(1) Penilaian PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. PSU Perumahan yang layak diterima; atau b. PSU Perumahan yang tidak layak diterima. (2) Hasil penilaian PSU Perumahan yang layak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam berita acara dan disampaikan kepada bupati/wali kota untuk mendapatkan persetujuan. (3) PSU Perumahan yang tidak layak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya dilakukan 1 (satu) kali perbaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilakukan penilaian. (4) Setelah mendapatkan persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat berita acara Penyerahan PSU Perumahan dengan melampirkan daftar PSU Perumahan, dokumen teknis dan dokumen administratif.

(5) Berita acara Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan keputusan bupati/wali kota mengenai PSU Perumahan. (6) PSU Perumahan yang diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian ulang oleh tim verifikasi.
(7) Berdasarkan penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan belum layak, PSU Perumahan tersebut ditetapkan sebagai PSU Perumahan Telantar dan Pengembang Perumahan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Dalam hal PSU Perumahan telah ditetapkan sebagai PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah mengambil alih PSU Perumahan melalui berita acara perolehan secara sepihak.

Pasal 14

Berdasarkan keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman melakukan: a. pendaftaran PSU Perumahan yang telah dicatat sebagai aset ke kantor pertanahan dengan melampirkan berita acara serah terima dan surat pelepasan hak atas tanah untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah; b. Pembukuan PSU Perumahan ke dalam daftar barang milik daerah; c. penginformasian kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyerahan PSU Perumahan dilaksanakan; dan d. pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan aset PSU Perumahan.

BAB IV

PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PERBAIKAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 15

PSU Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan PSU Perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
(2) Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang pelayanan publik sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemanfaatan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan fungsi dan status kepemilikan, dikecualikan PSU Perumahan yang dihibahkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam Pemanfaatan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeliharaan kondisi secara terpadu dan terintegrasi agar dapat berfungsi secara memadai dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

Pasal 17

(1) Pemeliharaan PSU Perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemeliharaan PSU Perumahan dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi fisik PSU Perumahan sesuai dengan standar teknis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeliharaan PSU Perumahan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) Perbaikan PSU Perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam melaksanakan perbaikan PSU Perumahan Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan penilaian PSU Perumahan terhadap kelayakan dan keberfungsian sebagai dasar melakukan prioritas penanganan permasalahan PSU Perumahan.

Pasal 19

(1) Pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dapat dilakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah, dan dengan badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai kerja sama pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

PENETAPAN STATUS PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TELANTAR

Pasal 20

(1) Penilaian PSU Perumahan Telantar dilakukan terhadap: a. Pengembang Perumahan yang masih diketahui keberadaannya; dan b. Pengembang Perumahan yang tidak diketahui keberadaannya. (2) Penilaian terhadap PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan berita acara verifikasi PSU Perumahan Telantar. (3) Berita acara verifikasi PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh tim verifikasi dan Pengembang Perumahan/perwakilan Warga Perumahan.

(4) Ketua tim verifikasi melaporkan berita acara verifikasi PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati/wali kota untuk selanjutnya dilakukan penetapan keputusan bupati/wali kota mengenai PSU Perumahan Telantar. (5) Keputusan bupati/wali kota mengenai PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemberian sanksi kepada Pengembang Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Format keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Dalam hal terdapat Pengembang Perumahan yang masih diketahui keberadaannya setelah ditetapkannya keputusan bupati/wali kota mengenai PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), bupati/wali kota memberikan waktu kepada Pengembang Perumahan untuk melakukan penyerahan PSU Perumahan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan bupati/wali kota ditetapkan. (2) Pengembang Perumahan yang tidak melaksanakan penyerahan PSU Perumahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. Pengembang Perumahan harus memberikan dokumen persyaratan penyerahan PSU Perumahan yang dibutuhkan kepada perwakilan Warga Perumahan untuk selanjutnya dilakukan penyerahan PSU Perumahan kepada bupati/wali kota; atau b. Pemerintah Daerah mengambil alih PSU Perumahan melalui berita acara perolehan secara sepihak. (3) Dalam hal Pengembang Perumahan tidak diketahui keberadaannya setelah ditetapkannya keputusan bupati/wali kota mengenai PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Penyerahan PSU Perumahan dapat dilakukan oleh perwakilan Warga Perumahan kepada bupati/wali kota.

Pasal 22

(1) Penyerahan PSU Perumahan oleh perwakilan Warga Perumahan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan permohonan Penyerahan PSU Perumahan Telantar yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat. (2) Bupati/wali kota dapat menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman untuk melakukan pengukuran dan penggambaran tapak PSU Perumahan sesuai kondisi lapangan terhadap PSU Perumahan Telantar yang tidak memiliki rencana tapak.

(3) Bupati/wali kota dan perwakilan Warga Perumahan menandatangani berita acara Penyerahan PSU Perumahan dengan melampirkan: a. permohonan Penyerahan PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (4) Bupati/wali kota berdasarkan berita acara Penyerahan PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan notaris, camat, atau kepala kantor pertanahan untuk tanah yang jangka waktunya masih berlaku. (5) Permohonan PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai sertipikat hak atas tanah dan/atau peta bidang tanah.
(6) Berdasarkan berita acara Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim verifikasi membuat berita acara perolehan PSU Perumahan dan dilakukan Pembukuan ke dalam daftar barang milik daerah. (7) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), berita acara Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan berita acara perolehan PSU Perumahan serta bukti Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai syarat penerbitan hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional.
(8) Format berita acara Penyerahan PSU Perumahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format berita acara perolehan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pengaturan pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 berlaku mutatis mutandis untuk pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan Telantar.

Pasal 24

Dalam melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan Telantar, Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dapat menganggarkan penyediaan PSU Perumahan berdasarkan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Pasal 25

(1) Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan secara nasional.

(2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan di wilayah provinsi. (3) Bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan di daerah kabupaten/kota. (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi: a. pengawasan penerapan standar PSU Perumahan; dan b. penanganan isu permasalahan penyerahan termasuk PSU Perumahan Telantar, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU Perumahan. (5) Koordinasi pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan penataan ruang, serta kementerian/lembaga non kementerian yang terkait pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 26

(1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan PSU Perumahan di daerahnya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara berkala setiap 6 (enam) bulan melalui sistem informasi pemerintahan daerah. (2) Gubernur menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan PSU Perumahan di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (3) Format pelaporan perkembangan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur terhadap penyelenggaraan dan Penyerahan PSU Perumahan. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/wali kota terhadap penyelenggaraan penyerahan dan penerapan standar PSU Perumahan.
(3) Bupati/wali kota berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pengembang Perumahan dalam pembangunan dan Penyerahan PSU Perumahan. (4) Bupati/wali kota dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 28

Bupati/wali kota dapat memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah yang telah terbentuk di daerah terhadap digitalisasi rencana tapak, perencanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi, penyajian pusat data dan informasi Penyerahan PSU Perumahan, dan pengaduan permasalahan Penyerahan PSU Perumahan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Penyerahan PSU Perumahan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 30

Khusus Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengembang Perumahan atau perwakilan Warga Perumahan dan gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua ketentuan mengenai Penyerahan PSU Perumahan di daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2026

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 424

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRATIF, BERITA ACARA HASIL PENILAIAN, BERITA ACARA PENYERAHAN PSU PERUMAHAN, KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA, BERITA ACARA PENYERAHAN PSU PERUMAHAN TELANTAR, BERITA ACARA VERIFIKASI PSU PERUMAHAN TELANTAR, BERITA ACARA PEROLEHAN PSU PERUMAHAN TELANTAR, DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

I. Format Berita Acara Verifikasi Dokumen Administratif PSU Perumahan

KOP DINAS BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRATIF PSU PERUMAHAN Nomor: …./ Pada hari ini, ……, tanggal …., bulan …., tahun …, yang bertandatangan dibawah ini: Nama : …….............................................................................................. Jabatan : .................................................................................................... Bertindak sebagai ketua tim verifikasi, telah bersama – sama tim verifikasi melakukan verifikasi dokumen administratif PSU Perumahan ….. dengan data sebagai berikut: Nama Perumahan : .............................................................................. Lokasi : .............................................................................. Nama Pengembang : .............................................................................. Nomor Akta Pendirian : ………………………………………………………………...

No Jenis Dokumen Kesesuaian Dengan Rencana Tapak (Sesuai/Tidak sesuai) Keterangan 1. identitas pemohon, nama pengembang, fotocopy akta pendirian badan hukum penyelenggara perumahan/ permukiman dan/atau perubahannya

rencana tapak
surat permohonan Penyerahan PSU Perumahan
surat pernyataan telah dilakukan pembangunan hunian beserta PSU Perumahan
jadwal Penyerahan PSU Perumahan
surat pelepasan hak atas tanah dan/atau peta bidang tanah
sertipikat/bukti kepemilikan PSU Perumahan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud, maka PSU Perumahan ….. (dapat/tidak dapat)* dilanjutkan proses Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Demikian Berita Acara Verifikasi Dokumen Administratif
PSU Perumahan .... ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………, …… ……. 20 Ketua Tim Verifikasi Sekretaris Daerah …..,

Nama Pangkat/Gol NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bupati/Wali Kota ………………............... 2. Direktur Pengembang Perumahan………

II. Format Berita Acara Hasil Penilaian PSU Perumahan

KOP DINAS BERITA ACARA HASIL PENILAIAN PSU PERUMAHAN Nomor: …. /…. Pada hari ini, ……, tanggal …., bulan …., tahun …, yang bertandatangan dibawah ini: Nama : …….............................................................................................. Jabatan : ................................................................................................... Bertindak sebagai ketua tim verifikasi, telah bersama – sama tim verifikasi melakukan penilaian PSU Perumahan ….. dengan data sebagai berikut: Nama Perumahan : .............................................................................. Lokasi : .............................................................................. Nama Pengembang : .............................................................................. Nomor Akta Pendirian : …………………………………………………………………

No. Jenis PSU Perumahan Nilai Aset (Rp) Kondisi PSU Perumahan (Layak/Tidak Layak) 1.

dst

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud, maka PSU Perumahan ….. (dapat/tidak dapat)* dilanjutkan proses Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Demikian Berita Acara Hasil Penilaian PSU Perumahan …. ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………, …… ……. 20 Ketua Tim Verifikasi Sekretaris Daerah …..,

Nama Pangkat/Gol NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bupati/Wali Kota ………………............. 2. Direktur Pengembang Perumahan …….

III. Format Berita Acara Penyerahan PSU Perumahan

BUPATI/WALI KOTA ……….. BERITA ACARA PENYERAHAN PSU PERUMAHAN ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN ……. DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA …….. NOMOR:

Pada hari ini, ……, tanggal …., bulan …., tahun …, kami masing-masing: 1. Nama ….., NIP ….., Pangkat/Golongan ….., Jabatan bupati/wali kota, alamat ….., yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama ….., Perusahaan Pengembang Perumahan ….., Jabatan Direktur, alamat ….., yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan penyerahan asli sertipikat/bukti kepemilikan yang sah kepada Pihak Pertama atas PSU Perumahan ...... dan/atau hasil ukur PSU Perumahan berupa Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh BPN, dengan data sebagai berikut: No Nomor Sertipikat Peruntukan PSU Perumahan Luas (M²) Nilai (Rp) Kesesuaian Dengan Rencana Tapak 1.

dst

Pihak Pertama telah menerima asli sertipikat/bukti kepemilikan yang sah PSU Perumahan ….. dalam keadaan lengkap.
Pihak Pertama telah menerima Penyerahan PSU Perumahan berupa asli sertipikat/bukti kepemilikan yang sah PSU Perumahan …. sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dalam keadaan lengkap.
Berita Acara Penyerahan PSU Perumahan ….. ini dibuat dengan sebenarnya dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua Direktur Pengembang Perumahan ……

Nama

Pihak Pertama Bupati/Wali Kota ….

Nama Pangkat/Gol NIP.

Saksi I

Nama

Saksi I

Nama

IV. Format Keputusan Bupati/Wali Kota

A. Format Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Tim Verifikasi Penyerahan PSU Perumahan

PROVINSI ……. KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA …. NOMOR: ................................. TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

BUPATI/WALI KOTA .......,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … (Pembentukan Daerah); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun … tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor … Tahun … tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati/Wali Kota ini. KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan inventarisasi dan menyusun berita acara verifikasi dokumen administratif Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan oleh Pengembang Perumahan berdasarkan permohonan Pengembang Perumahan di wilayah kerjanya sesuai rencana tapak; b. menyusun jadwal kerja tim verifikasi;
c. melakukan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Telantar terhadap kesesuaian rencana tapak dengan kondisi di lapangan dan persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan lainnya; d. menyusun berita acara hasil penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
e. menyusun berita acara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; f. menyusun dan menyampaikan laporan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan secara berkala kepada bupati/wali kota; dan g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kewenangan bupati/wali kota. KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati/Wali Kota …. KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota …... KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....... pada tanggal 20....

BUPATI/WALI KOTA ….,

…………………………….. Tembusan Yth:

Inspektur;
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dst.

B. Format Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan PSU Perumahan

PROVINSI ……. KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA …. NOMOR: ................................. TENTANG PENETAPAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAHUN …..
BUPATI/WALI KOTA .......,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... ayat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota....... Nomor ..... Tahun ... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, perlu menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tahun …..;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tahun …..;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … (Pembentukan Daerah); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun … tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Daerah Nomor … Tahun … tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAHUN ….

KESATU : Menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tahun …. KEDUA : Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tahun … sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Perumahan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati/Wali Kota ini. KETIGA
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota …... KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....... pada tanggal 20....

BUPATI/WALI KOTA ….,

……………………………..

Tembusan Yth:

Inspektur;
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dst.

C. Format Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan PSU Perumahan Telantar

PROVINSI ……. KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA …. NOMOR: ................................. TENTANG PENETAPAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TELANTAR
TAHUN …. BUPATI/WALI KOTA .......,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... ayat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota....... Nomor ... Tahun ... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, perlu menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Telantar Tahun …..; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Telantar Tahun ….;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … (Pembentukan Daerah); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun … tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Daerah Nomor … Tahun … tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TELANTAR TAHUN …. KESATU : Menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Telantar Tahun …. KEDUA : Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Telantar Tahun … sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati/Wali Kota ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota …... KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....... pada tanggal 20....

BUPATI/WALI KOTA ….,

……………………………..

Tembusan Yth:

Inspektur;
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dst

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA …… NOMOR :

TANGGAL :

FORMAT PENDATAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN SEBAGAI PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM YANG TELANTAR

No Nama Badan Hukum Pengembang/Perumahan Jenis Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Lokasi Di Perumahan Kondisi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Volume Nilai Aset 1 2 3 4 5 6 7 1.

Dst.

BUPATI/WALI KOTA…….,

……………………………….

Petunjuk Pengisian Form No . Kolom Form Keterangan Pengisian 1. No nomor urut data PSU Perumahan yang didata. 2. Nama Badan Hukum Pengembang/Perumahan tuliskan nama pengembang berbadan hukum pemilik kawasan perumahan, dan jika sudah bubar/tidak aktif, diberikan keterangan tambahan tidak aktif/bubar. 3. Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sebutkan jenis PSU Perumahan, misalnya: Prasarana (jalan, drainase, jaringan air minum, sanitasi, dan TPS), Sarana (rumah ibadah, taman, tempat bermain anak-anak, tempat olahraga dan papan penunjuk jalan), atau Utilitas Umum (lampu jalan, jaringan listrik dan APAR (hydrant)). 4. Lokasi di Perumahan tuliskan nama perumahan dan alamat lengkap lokasi PSU Perumahan (blok, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan). 5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan jelaskan kondisi fisik PSU Perumahan: baik, rusak ringan, rusak berat, tidak berfungsi, atau tidak terpelihara. 6. Volume Isi sesuai ukuran fisik PSU Perumahan, misalnya panjang jalan (m), luas taman (m²), volume drainase (m³), atau jumlah titik lampu. 7. Nilai Aset Isi nilai estimasi aset PSU Perumahan. Nilai dihitung dari gabungan nilai tanah dan konstruksi fisik yang melekat pada PSU Perumahan. Rumus: Nilai Aset PSU Perumahan = Nilai Tanah + Nilai Konstruksi (Bangunan/Jaringan/Prasarana)

*Jika PSU Perumahan berupa Prasarana dan Utilitas Umum yang tidak memiliki Nilai Tanah, maka Nilai aset dihitung hanya berdasarkan nilai konstruksi atau instalasi yang melekat (misalnya jaringan listrik, saluran air, pipa gas)

V. Format Berita Acara Penyerahan PSU Perumahan Telantar

BUPATI/WALI KOTA ……….. BERITA ACARA PENYERAHAN PSU PERUMAHAN NOMOR : ………………………….. Pada hari ini, ……, tanggal …., bulan …., tahun …, kami masing-masing: 1. Nama ….., NIP ….., Pangkat/Golongan ….., Jabatan bupati/wali kota, alamat ….., yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama (Perwakilan warga perumahan) ….., NIK ….., alamat ….., yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Penyerahan PSU Perumahan … dengan dilengkapi asli sertipikat/bukti kepemilikan yang sah kepada Pihak Pertama atas PSU Perumahan ...... (bagi Pengembang Perumahan yang masih diketahui keberadaannya) dengan dilengkapi rencana tapak/peta bidang tanah/gambar tapak. No Nomor Sertipikat (jika ada)
Peruntukan PSU Perumahan Luas (M²) Nilai (Rp) Kesesuaian Dengan Rencana Tapak 1.

dst

Pihak Pertama telah menerima asli sertipikat/bukti kepemilikan yang sah dan rencana tapak/peta bidang tanah/gambar tapak/dokumen hasil pengecekan status tanah oleh kantor pertanahan PSU Perumahan ….. dalam keadaan lengkap.
Berita Acara Penyerahan PSU Perumahan ….. ini dibuat dengan sebenarnya dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua Perwakilan Warga Perumahan ……

Nama

Pihak Pertama Bupati/Wali Kota ….

Nama Pangkat/Gol NIP.

VI. Format Berita Acara Verifikasi PSU Perumahan Telantar

KOP DINAS BERITA ACARA VERIFIKASI PSU PERUMAHAN TELANTAR Nomor: ……………../ Pada hari ini, ……, tanggal …., bulan …., tahun …, yang bertandatangan dibawah ini: Nama : …….............................................................................................. Jabatan : .............................................................................................…… Bertindak sebagai ketua tim verifikasi, telah bersama – sama tim verifikasi melakukan verifikasi PSU Perumahan ….. dengan data sebagai berikut: Nama Perumahan
: …...................................................................... Lokasi

: …...................................................................... Nama Pengembang
: …...................................................................... Nomor Akta Pendirian : …………………................................................... Keberadaan Pengembang : (Diketahui/Tidak Diketahui)

No Jenis PSU Perumahan Jumlah PSU Peruma han Luas PSU Peruma han
Kesesuaian Dengan Rencana Tapak (Sesuai/Tidak sesuai) Kondisi PSU Perumahan
(Layak/Tidak Layak)

Prasarana:

(tidak sesuai karena tidak memiliki rencana tapak)

dst.

Sarana:

dst.

Utilitas Umum:

dst.

Berdasarkan hasil verifikasi PSU Perumahan ….. sebagaimana dimaksud, maka PSU Perumahan ….. dinyatakan TELANTAR untuk dilanjutkan proses penetapan PSU Perumahan Telantar oleh Pemerintah Daerah.

Demikian Berita Acara Verifikasi PSU Perumahan Telantar ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Warga Perumahan ……,

Nama

…………, …… ……. 20 Ketua Tim Verifikasi Sekretaris Daerah …..,

Nama Pangkat/Gol NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati/Wali Kota…..............................
2. Direktur Pengembang Perumahan …....

VII. Format Berita Acara Perolehan PSU Perumahan Telantar

KOP BERITA ACARA PEROLEHAN PSU PERUMAHAN TELANTAR Nomor: …………………………….

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ........................................................….. (ketua tim verifikasi) NIP

: ............................................................................................ Pekerjaan : ...........................................................................................
Jabatan : ............................................................................................ Alamat
: ............................................................................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ......., dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota ....... dengan itikad baik pengamanan aset telah memperoleh penguasaan tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan …. yang terletak di: Desa/Kelurahan : …………………............................................................. Kecamatan

: …………………............................................................. Kabupaten/Kota : …………………............................................................. Pengembang
: ................................................................................... Peruntukan
: Sarana, Prasarana dan Utilitas Peta Bidang Tanah : …………………............................................................. Luas

: …………………........................................................ m2 Status Tanah : ………………….............................................................

Bahwa aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ....... oleh Pengembang Perumahan …… yang menjadi bagian kewajiban pengembang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ......, dan kami telah melakukan tahapan perolehan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Bahwa …… (perangkat daerah yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman) telah melayangkan Surat Pemberitahuan kepada pengembang terhadap waktu pemeliharaan, jadwal Penyerahan PSU Perumahan, dan menyiapkan dokumen administratif Penyerahan PSU Perumahan pada tanggal …. namun tidak ada tindak lanjut dari pengembang .... 2. Bahwa tim verifikasi telah melakukan identifikasi jenis dan jumlah PSU Perumahan melalui koordinasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait (pemerintah desa, tokoh warga perumahan, perangkat daerah yang menyelenggarakan arsip dan kementerian yang menyelenggarakan urusan agraria dan tata ruang atau pertanahan) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Dokumen Administratif PSU Perumahan … Nomor … tanggal … 3. Bahwa tim verifikasi telah memeriksa kelengkapan dokumen teknis berupa rencana tapak, peta bidang tanah, sertipikat PSU Perumahan atau informasi dari BPN (jika dokumen tersedia)
4. Bahwa tim verifikasi telah melaksanakan penilaian kondisi fisik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi PSU Perumahan Telantar … Nomor … tanggal … 5. Bahwa Bupati/Wali Kota … telah menetapkan Keputusan Bupati/Wali Kota … Nomor … tentang Penetapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Telantar Tahun ….

Bahwa Bupati/Wali Kota … melakukan pemberian sanksi kepada pengembang …. melalui Surat Bupati/Wali Kota …. Nomor …. tentang Pemberian Sanksi kepada …. (pengembang) berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota … Nomor … tentang Penetapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Telantar Tahun ….
Bahwa tim verifikasi telah menerima Surat Permohonan Penyerahan PSU Perumahan Telantar kepada Bupati/Wali Kota …. yang diketahui oleh aparatur desa/lurah dan camat.
Bahwa Pemerintah Daerah telah memfasilitasi pengukuran dan penggambaran tapak PSU Perumahan sesuai kondisi lapangan. (bagi perumahan yang tidak ditemukan rencana tapak/peta bidang tanah)
Bahwa Bupati/Wali Kota …. dan perwakilan Warga Perumahan …. Telah menandatangani berita acara Penyerahan PSU Perumahan dengan melampirkan permohonan Penyerahan PSU Perumahan Telantar. Adapun kelengkapan dokumen administrasi lainnya akan disampaikan sebagai lampiran Berita Acara Perolehan PSU Perumahan Telantar ini yang meliputi:
Surat Pemberitahuan kepada pengembang terhadap waktu pemeliharaan, jadwal Penyerahan PSU Perumahan, dan menyiapkan dokumen administratif Penyerahan PSU Perumahan;
Berita Acara Verifikasi Dokumen Administratif PSU Perumahan … Nomor … tanggal …;
Berita Acara Verifikasi PSU Perumahan Telantar … Nomor … tanggal …;
Keputusan Bupati/Wali Kota … Nomor … tentang Penetapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Telantar Tahun ….;
Surat Bupati/Wali Kota …. Nomor …. tentang Pemberian Sanksi kepada …. (pengembang);
Surat Permohonan Penyerahan PSU Perumahan Telantar;
Gambar tapak PSU Perumahan sesuai kondisi lapangan; dan
Berita Acara Penyerahan PSU Perumahan. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan keberatan dari pihak lain atas bidang tanah tersebut maka akan dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat.

KETUA TIM VERIFIKASI SEKRETARIS DAERAH ….,

Nama Pangkat/Gol NIP.

Tembusan Yth. :

Bupati/Wali Kota..... (sebagai laporan);
Dst

VIII. Format Pelaporan Perkembangan Penyerahan PSU Perumahan

A. Laporan Perkembangan Penyerahan PSU Perumahan Kabupaten/Kota

Laporan Perkembangan Penyerahan PSU Perumahan Kabupaten/ Kota …. Tahun :

Semester :

Kab/Kota :

Dinas
:

No Uraian Jumlah/
Ketersediaan Uraian Keterangan 1 jumlah perumahan dengan pengembang atau badan hukum

perumahan
2 kondisi PSU Perumahan yang terbangun a. penyediaan Pemerintah Daerah

ada/tidak ada

b. bantuan PSU Perumahan pusat/provinsi

ada/tidak ada

3 jumlah PSU Perumahan yang disediakan Pengembang Perumahan a. jumlah PSU Perumahan dalam proses penyerahan

dokumen berita acara serah terima

b. PSU Perumahan belum diserahterimakan

proses serah terima

4 Luas Prasarana

telah diproses serah terima luas bangunan

m2 diisi jumlah luasan pada Prasarana yang dibangun (m2) luas lahan

m2 2. belum diproses serah terima luas bangunan

m2 Diisi jumlah luasan pada Prasarana yang dibangun (m2) luas lahan

m2 5 Luas Sarana

telah diproses serah terima Luas Bangunan

m2 Diisi jumlah luasan pada sarana yang dibangun (m2) Luas Lahan

m2 2. belum diproses serah terima Luas Bangunan

m2 Diisi jumlah luasan pada

No Uraian Jumlah/
Ketersediaan Uraian Keterangan

sarana yang dibangun (m2)

Luas Lahan

m2 6 Jumlah Utilitas

telah diproses serah terima

Lokasi/ Titik Diisi jumlah titik/lokasi yang terdapat pembangun an Utilitas Umum 2. belum diproses serah terima

Lokasi/ Titik Diisi jumlah titik/lokasi yang terdapat pembangun an Utilitas Umum 7 Tim Verifikasi

dokumen SK Tim (nomor SK Tim) 8 Peraturan Daerah: Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Daerah sudah mengatur proses Penyerahan PSU Perumahan atau belum, serta tuliskan peraturan daerah nomor berapa dan tentang apa) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)Perumahan

Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah judul Peraturan Daerah (nomor dan tentang) 9 kendala umum PSU Perumahan di Daerah

10 narahubung Dinas yang menangani PSU Perumahan

Kota/Kab, tgl / bulan/ tahun Kepala Dinas ….. Kab/Kota

(Nama Lengkap) (NIP)

Petunjuk Pengisian Form:

No Kolom Form Keterangan Pengisian 1. Jumlah Perumahan dengan Pengembang
berbadan hukum Tuliskan jumlah total perumahan yang memiliki pengembang berbadan hukum. 2. Kondisi PSU Perumahan yang Terbangun Rincikan kondisi PSU Perumahan yang telah dibangun di wilayah kabupaten/kota. 3. Jumlah PSU Perumahan yang disediakan Pengembang Diisi dengan keterangan ada/tidak ada. 4. Luas Prasarana
Tuliskan luas Jaringan Jalan, Drainase,Jaringan Air Minum, Jaringan Air Limbah, Persampahan. 5. Luas Sarana
Tuliskan luas bangunan dan lahan (m²) sarana (rumah ibadah, taman, tempat berrmain anak-anak, tempat olahraga dan papan penunjuk jalan) yang belum diserahkan. 6. Jumlah Utilitas Tuliskan jumlah titik/lokasi Utilitas Umum (lampu jalan, jaringan listrik dan APAR (hydrant)) yang sudah diserahkan. 7. Tim Verifikasi Tuliskan nomor dan tanggal SK Tim Verifikasi PSU Perumahan di kabupaten/kota. 8. Peraturan Daerah Tuliskan nomor dan judul perda yang mengatur PKP. 9. Kendala Umum PSU Perumahan di Daerah Uraikan kendala utama dalam proses Penyerahan PSU Perumahan . 10. Narahubung Dinas yang menangani PSU Perumahan Cantumkan nama, jabatan, nomor telepon genggam, dan surat elektronik petugas yang dapat dihubungi.

Laporan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

a) Form Prasarana Kabupaten/Kota: Semester: .... Tahun: ......

Form Prasarana yang telah proses serah terima

NO Nama Peru Mahan Nama Pengem Bang Desa /Kelura han Kecama Tan Jenis Rumah Tapak/ Susun Tahun Pemba Ngunan Tanggal Serah Terima Proses Serah Terima (Bertahap/ Sekaligus) Nomor Berita Acara Serah Terima /Surat Pengali han Hak JENIS PRASARANA Pengelola PSU Perumahan Jaringan Jalan (m2) Jari ngan Draina se (m) Jari ngan Air Minum (SR) Jaringan Air Limbah (SR) Tempat Pembua ngan Sampah (m2) Prasara na lain dan satuan nya (Perangkat Daerah, Masyara kat, Pihak Ketiga) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

Petunjuk Pengisian Form Prasarana yang telah dilakukan proses serah terima Kab/Kota Form a No Kolom Keterangan

1 No Diisi nomor urut dan dapat dilanjutkan sesuai jumlah data 2 Nama Perumahan Diisi nama perumahan yang dibangun 3 Nama Pengembang Diisi nama pengembang dari perumahan 4 Desa/Kelurahan Diisi nama desa/kelurahan 5 Kecamatan Diisi nama kecamatan 6 Jenis Rumah Tapak/Susun Diisi jenis rumah tapak/susun 7 Tahun Pembangunan Diisi tahun pembangunan 8 Tanggal Serah Terima Diisi tanggal BAST 9 Proses Serah Terima (Bertahap/ Sekaligus) Diisi proses serah terima dilakukan bertahap/sekaligus 10 Nomor BAST/SPH Cantumkan nomor dan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Surat Pengalihan Hak (SPH). 11 Jaringan Jalan Diisi total luas jalan yang diserahkan (m²). 12 Jaringan Drainase Diisi panjang saluran drainase lingkungan (m). 13 Jaringan Air Minum Diisi jumlah sambungan rumah (SR) atau panjang jaringan air minum (m). 14 Jaringan Air Limbah Diisi jumlah sambungan rumah (SR) atau panjang jaringan air limbah (m). 15 Tempat Pembuangan Sampah Diisi luas lahan dan luas bangunan tempat pembuangan sampah lingkungan (m²). 16 Prasarana Lain dan Satuannya Diisi lahan dan luas bangunan untuk jenis prasarana lain beserta satuan ukurannya. 17 Pengelola PSU Perumahan Diisi pengelola PSU Perumahan yang dibangun (Perangkat Daerah Dinas Teknis, Masyarakat, Swasta/Pihak Ketiga)

Form Prasarana yang belum serah terima

No Nama
Peru mahan Nama Pengem bang Desa/ Kelura han Kecama tan Jenis Rumah Tapak/ Susun Tahun Pembangu nan Proses Terak hir Jenis Prasarana Kendala Serah Terima Kondisi PSU Perumahan Jaringan Jalan (m²) Jaringan Drainase (m) Jaringan Air Minum (SR) Jaringan Air Limbah Atau Sanitasi (SR) Tempat Pembuang an Sampah (m²) Prasarana Lain dan Satuannya Berfungsi, Ringan, Sedang, Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Petunjuk Pengisian Form Prasarana Kab/Kota Form b

No Kolom Keterangan

1 No Diisi nomor urut dan dapat dilanjutkan sesuai jumlah data 2 Nama Perumahan Diisi nama perumahan yang dibangun 3 Nama Pengembang Diisi nama pengembang dari perumahan 4 Desa/Kelurahan Diisi nama desa/kelurahan 5 Kecamatan Diisi nama kecamatan 6 Jenis Rumah Tapak/Susun Diisi jenis rumah tapak/susun 7 Tahun Pembangunan Diisi tahun pembangunan 8 Proses Terakhir Diisi pada proses sebelum serah terima (tahap pembangunan, pemeliharaan, verifikasi) 9 Jaringan Jalan
Diisi total luas jalan yang diserahkan (m²) 10 Jaringan Drainase
Diisi panjang saluran drainase lingkungan (m) 11 Jaringan Air Minum
Diisi jumlah sambungan rumah (SR) atau panjang jaringan air minum (SR) 12 Jaringan Air Limbah
Diisi jumlah sambungan rumah (SR) atau panjang jaringan air limbah (SR) 13 Tempat Pembuangan Sampah
Diisi luas lahan dan luas bangunan tempat pembuangan sampah lingkungan (m²) 14 Prasarana lain dan satuannya Diisi lahan dan luas bangunan untuk jenis prasarana lain beserta satuan ukurannya. 15 Kendala Serah Terima Diisi kendala yang dialami selama proses serah terima PSU Perumahan 16 Kondisi PSU Perumahan Diisi kondisi terkini PSU Perumahan (berfungsi, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)

Jenis Prasarana sesuai dengan Standar PSU pada Perumahan sesuai pada PP 12 Tahun 2021 Jaringan Jalan Diisi luas meter persegi (m²) yang dibangun Saluran pembuangan air hujan atau drainase Diisi panjang (meter) drainase Penyediaan air minum atau Jaringan Air Minum Diisi jumlah Sambungan Rumah (SR) air minum yang dibangun Saluran pembuangan air limbah atau sanitasi Diisi jumlah Sambungan Rumah (SR) air limbah yang dibangun Tempat Pembuangan Sampah Diisi luas meter persegi (m²) yang dibangun Prasarana lain Diisi dapat berupa tanah untuk prasarana siap bangun (m²) dan bangunan lain

Tingkat Kerusakan PSU Perumahan Baik Tidak terdapat kerusakan dan berfungsi/digunakan dengan baik Ringan Terdapat kerusakan kecil namun masih dapat berfungsi/digunakan Sedang Terdapat kerusakan sedang, keberfungsian/penggunaan tidak optimal Berat Tidak dapat berfungsi/digunakan

b) Form Sarana Kabupaten/Kota: Semester: .... Tahun: ......

Form Sarana yang telah proses serah terima

No. Nama Peru mahan Nama Pengem bang Desa/ Kelurahan Keca matan Jenis Rumah Tapak/ Susun Tahun Pemba ngunan Tanggal Serah Terima Proses Serah Terima Bertahap/ Sekaligus Nomor Berita Acara Serah Terima / Surat Pengalihan Hak

Jenis Sarana Pengelola PSU Perumahan (Perangkat Daerah, Masyarakat, Badan Hukum) Ruang Terbuka Hijau Sarana Umum Ruang Terbuka Hijau (m²) Sarana Pemaka man Jenis Sarana Umum Lainnya Jumlah Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

Petunjuk Pengisian Form Sarana yang telah dilakukan proses serah terima Kab/Kota No Kolom Keterangan 1 No Diisi nomor urut dan dapat dilanjutkan sesuai jumlah data 2 Nama Perumahan Diisi nama perumahan yang dibangun 3 Nama Pengembang Diisi nama pengembang dari perumahan 4 Desa/Kelurahan Diisi nama kelurahan/desa 5 Kecamatan Diisi nama kecamatan 6 Jenis Rumah Tapak/Susun Diisi jenis rumah tapak/susun 7 Tahun Pembangunan Diisi tahun pembangunan 8 Tanggal Serah Terima
Diisi tanggal BAST 9 Proses Serah Terima Bertahap/ Sekaligus Diisi proses serah terima dilakukan bertahap/sekaligus 10 Nomor BAST/ SPH Diisi Nomor BAST/ SPH 11 Ruang Terbuka Hijau (M²) Diisi Berapa Luas Ruang Terbuka Hijau dalam meter persegi (m²) 12 Sarana Pemakaman Diisi ada atau tidak, jika tidak ada apakah ada dana kompensasi Pemda 13 Jenis Sarana Umum Lainnya Diisi sesuai dengan Standar Sarana PSU pada Perumahan mengacu kepada PP 12 Tahun 2021 14 Jumlah Unit Diisi Jumlah dan Satuan Sarana yang ada 15 Pengelola PSU Perumahan Diisi pengelola PSU Perumahan yang dibangun (Perangkat Daerah Dinas Teknis, Masyarakat, Badan Hukum)

Form Sarana yang belum dilakukan proses serah terima

No. Nama Peruma han Nama Pengem bang Desa/ Kelura han Kecama tan Jenis Rumah Tapak/ Susun Tahun Pemba ngunan Proses Terakhir Kendala Serah Terima

Ruang Terbuka Hijau Sarana Umum Kendala Serah Terima Kondisi PSU Perumahan Berfungsi, Ringan, Sedang, Berat

Ruang Terbuka Hijau (m²) Sarana Pemakaman Jenis Sarana Umum Lainnya Jumlah dan Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

Petunjuk Pengisian Form Sarana yang belum dilakukan proses serah terima

No Kolom Keterangan 1 No Diisi nomor urut dan dapat dilanjutkan sesuai jumlah data 2 Nama Perumahan Diisi nama perumahan yang dibangun 3 Nama Pengembang Diisi nama pengembang dari perumahan 4 Kelurahan/Desa Diisi nama kelurahan/desa 5 Kecamatan Diisi nama kecamatan 6 Jenis Rumah Tapak/Susun Diisi jenis rumah tapak/susun 7 Tahun Pembangunan Diisi tahun pembangunan 8 Proses Terakhir Diisi pada proses sebelum serah terima (tahap pembangunan, pemeliharaan, verifikasi) 9 Ruang Terbuka Hijau (M²) Diisi Berapa Luas Ruang Terbuka Hijau dalam meter persegi (m²) 10 Sarana Pemakaman Diisi ada atau tidak, jika tidak ada apakah ada dana kompensasi Pemda

11 Jenis Sarana Umum Lainnya Diisi sesuai dengan Standar PSU pada Perumahan mengacu kepada PP 12 Tahun 2021 12 Jumlah Unit Diisi Jumlah dan Satuan Sarana yang ada 13 Kendala Serah Terima Diisi kendala yang dialami selama proses serah terima PSU Perumahan 14 Kondisi PSU Perumahan Diisi kondisi terkini PSU Perumahan (berfungsi, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)

Jenis Sarana sesuai dengan Standar PSU pada Perumahan sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Ruang Terbuka Hijau Diisi luas m2 yang dibangun

Ruang Terbuka Hujau berupa sarana pemakaman Sarana Umum lain Diisi jenis sarana umum lain yang dibangun, meliputi: a. rumah ibadah b. tempat bermain anak-anak c. sarana olahraga d. papan penunjuk jalan e. ……… (sarana umum lainnya)

Tingkat Kerusakan PSU Perumahan Baik tidak terdapat kerusakan dan berfungsi/digunakan dengan baik Ringan terdapat kerusakan kecil namun masih dapat berfungsi/digunakan Sedang terdapat kerusakan sedang, keberfungsian/penggunaan tidak optimal Berat tidak dapat berfungsi/digunakan

c) Form Utilitas Kabupaten/Kota: Semester: .... Tahun: ......

Form Utilitas Umum yang telah dilakukan proses serah terima No. Nama Peruma han Nama Pengem bang Desa/ Kelurahan Kecamatan Jenis Rumah Tapak/ Susun Tahun Pembang unan Tanggal Serah Terima Proses Serah Terima Bertahap/ Sekaligus Nomor Berita Acara Serah Terima /Surat Pengalihan Hak Jenis Sarana Pengelola
PSU Perumahan Jaringan Listrik Utilitas Umum Lainnya (Perangkat Daerah, Masyara kat,Badan Hukum) Jenis Utilitas Umum Lainnya Jumlah dan Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

Petunjuk Pengisian Form Utilitas Umum yang telah dilakukan proses serah terima Kab/Kota

No Kolom Keterangan

1 No Diisi nomor urut dan dapat dilanjutkan sesuai jumlah data 2 Nama Perumahan Diisi nama perumahan yang dibangun 3 Nama Pengembang Diisi nama pengembang dari perumahan 4 Desa/Kelurahan Diisi nama kelurahan/desa 5 Kecamatan Diisi nama kecamatan 6 Jenis Rumah Tapak/ Susun Diisi jenis rumah tapak/susun 7 Tahun Pembangunan Diisi tahun pembangunan 8 Tanggal Serah Terima Diisi Tanggal Serah Terima PSU Perumahan 9 Proses Serah Terima Bertahap/Sekaligus Diisi Proses Serah Terima Bertahap/Sekaligus 10 Nomor BAST/SPH Diisi Nomor BAST/SPH 11 Jaringan Listrik Diisi sesuai dengan Standar Utilitas Umum pada Perumahan mengacu kepada PP 12 Tahun 2021 12 Jenis Utilitas Umum Lainnya Diisi sesuai dengan Standar Utilitas Umum pada Perumahan mengacu kepada PP 12 Tahun 2021 13 Jumlah Dan Satuan Diisi Jumlah dan Satuan Utilitas Umum yang ada 14 Pengelola PSU Perumahan Diisi Pengelola PSU Perumahan saat ini dari unsur (Perangkat Daerah, Masyarakat, Badan Hukum)

Form Utilitas Umum yang belum dilakukan proses serah terima No Nama Peru mahan Nama Pengem bang Desa/ Kelurahan Kecamatan Jenis Rumah Tapak/ Susun Tahun Pemba ngunan Proses Terakhir Jenis Utilitas Umum Kendala Serah Terima Kondisi PSU Perumahan
(Baik, Ringan, Sedang, Berat) Jaringan Listrik Utilitas Umum Lainnya Jenis Utilitas Umum Lain Jumlah Dan Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Petunjuk Pengisian Form Utilitas Umum yang belum dilakukan proses serah terima Kab/Kota No Kolom Keterangan

1 No Diisi nomor urut dan dapat dilanjutkan sesuai jumlah data 2 Nama Perumahan Diisi nama perumahan yang dibangun 3 Nama Pengembang Diisi nama pengembang dari perumahan 4 Desa/Kelurahan Diisi nama kelurahan/desa 5 Kecamatan Diisi nama kecamatan 6 Jenis Rumah Tapak/Sususn Diisi jenis rumah tapak/susun 7 Tahun Pembangunan Diisi tahun pembangunan 8 Proses Terakhir Diisi pada proses sebelum serah terima (tahap pembangunan, pemeliharaan, verifikasi) 9 Jaringan Listrik Diisi sesuai dengan Standar Utilitas Umum pada Perumahan mengacu kepada PP 12 Tahun 2021 10 Jenis Utilitas Umum Lain Diisi sesuai dengan Standar Utilitas Umum pada Perumahan mengacu kepada PP 12 Tahun 2021 11 Jumlah Dan Satuan Diisi Jumlah dan Satuan Utilitas Umum yang ada 12 Kendala Serah Terima Diisi kendala yang dialami selama proses serah terima PSU Perumahan 13 Kondisi PSU Perumahan Diisi kondisi terkini PSU Perumahan (berfungsi, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)

Jenis Utilitas Umum sesuai dengan Standar PSU pada Perumahan sesuai pada PP 12 Tahun 2021 Jaringan listrik Diisi luas m2 yang dibangun Utilitas Umum lain Diisi jenis utilitas umum lain yang dibangun, meliputi: a. Utilitas Umum berupa tanah siap bangun meter persegi(m2) b. ……. (utilitas umum lainnya)

Tingkat Kerusakan PSU Perumahan Baik berfungsi/digunakan dengan baik dan tidak terdapat kerusakan Ringan terdapat kerusakan kecil namun masih dapat berfungsi/digunakan Sedang terdapat kerusakan sedang, keberfungsian/penggunaan tidak optimal Berat tidak dapat berfungsi/digunakan

B. Format pelaporan perkembangan Penyerahan PSU Perumahan Provinsi

Laporan Perkembangan Penyerahan PSU Perumahan Provinsi….

Provinsi: ….. A. Rekap Perumahan yang sudah serah terima PSU Perumahan Tahun …. - ……. No Daerah Jumlah Perumahan Jumlah Proses Serah Terima / BAST Luas Prasarana (m²) Luas Sarana (m²) Jumlah Utilitas Umum (Lokasi/ Titik) Peraturan di Daerah
(tuliskan perda/perkada) Status Tim Verifikasi PSU Perumahan Jumlah PSU Perumahan
berdasar Pengelola Perumahan dan Kawasan Permukiman PSU Peru mahan (Ada/ Belum Ada) Nomor SK Perangkat Daerah/ Dinas Teknis Masyarakat Badan Hukum 1 Provinsi ….... (total dari kab/ kota) (total dari kab/ kota) (total dari kab/kota) (total dari kab/ kota) (total dari kab/ kota) data provinsi data provinsi -

(total dari kab/ kota) (total dari kab/ kota) (total dari kab/ kota) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2

Petunjuk pengisian form provinsi:

No Kolom Keterangan 1 No Diisi nomor urut dan dapat dilanjutkan sesuai jumlah data 2 Daerah Diisi sesuai jumlah kabupaten/kota masing-masing provinsi 3 Jumlah Perumahan Diisi jumlah perumahan pada masing-masing kabupaten/kota dimaksud 4 Jumlah Proses Serah Terima /BAST Diisi jumlah proses BAST yang dilakukan masing-masing kabupaten/kota 5 Luas Prasana Diisi jumlah luasan pada prasarana yang dibangun meter persegi (m²)

6 Luas Sarana Diisi jumlah luasan pada sarana yang dibangun meter persegi (m²) 7 Jumlah Utilitas Umum Diisi jumlah titik/lokasi yang terdapat pembangunan utilitas umum 8 Peraturan di Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman Diisi peraturan daerah terkait perumahan dan kawasan permukiman, (Perda - Nomor - tentang) Apabila belum atau tidak tersedia dapat dituliskan (-) 9 Peraturan di Daerah terkait PSU Perumahan Diisi peraturan daerah terkait Perda PSU Perumahan (Perda - Nomor - Tentang) Apabila belum atau tidak tersedia dapat dituliskan (-) 10 Status Tim Verifikasi Diisi kondisi tim verifikasi PSU Perumahan di kab/kota dan dokumen SK Tim 11 Nomor SK Diisi Nomor SK 12 Jumlah PSU Perumahan berdasarkan Pengelola dari Perangkat Daerah/ Dinas Teknis Diisi Jumlah PSU Perumahan berdasarkan pengelola dari perangkat daerah/dinas teknis 13 Jumlah PSU Perumahan berdasarkan Pengelola dari Masyarakat Diisi Jumlah PSU Perumahan berdasarkan pengelola dari masyarakat 14 Jumlah PSU Perumahan berdasarkan Pengelola dari Badan Hukum Diisi Jumlah PSU Perumahan berdasarkan pengelola dari Badan Hukum

B. Rekap Perumahan Yang Belum Serah Terima PSU Perumahan Dari Tahun … - .... No Kabupaten/Kota Jumlah Perumahan Luas Prasarana (m²) Luas Sarana
(m²) Jumlah Utilitas Umum (Lokasi/Titik) Jumlah Kondisi PSU Perumahan Berfungsi Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Provinsi, tgl / bulan/ tahun Kepala Dinas ….. Provinsi ….

(Nama Lengkap) (NIP)

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 Petunjuk pengisian form provinsi: No Kolom Keterangan 1 Kabupaten/Kota Diisi sesuai jumlah kabupaten/kota masing-masing provinsi 2 Jumlah Perumahan Diisi jumlah perumahan pada masing-masing kabupaten/kota dimaksud 3 Jumlah Proses BAST Diisi jumlah proses BAST yang dilakukan masing-masing kabupaten/kota 3 Luas Prasana Diisi jumlah luasan pada prasarana yang dibangun meter persegi (m²) 4 Luas Sarana Diisi jumlah luasan pada sarana yang dibangun meter persegi (m²) 6 Jumlah Utilitas Umum Diisi jumlah titik/lokasi yang terdapat pembangunan utilitas umum 7 Jumlah Kondisi PSU Perumahan Berfungsi Diisi kondisi terkini PSU Perumahan 8 Jumlah Kondisi PSU Perumahan Rusak Ringan Diisi kondisi terkini PSU Perumahan 9 Jumlah Kondisi PSU Perumahan Rusak Sedang Diisi kondisi terkini PSU Perumahan 10 Jumlah Kondisi PSU Perumahan Rusak Berat Diisi kondisi terkini PSU Perumahan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Status

Berlaku

Jenis

PERMENDAGRI

Nomor / Tahun

15 / 2026

Ditetapkan

2026-06-17

Berlaku

2026-06-25

FRBR URI

/akn/id/act/permendagri/2026/15

Dikurasi oleh CRPG Mobot AI