Pasal 2

(1) Pengelola Dana BOK Puskesmas terdiri dari: a. pejabat pengelola keuangan daerah; b. pengguna anggaran; c. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah; d. bendahara pengeluaran;

e. kuasa pengguna anggaran; f. pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan g. bendahara Dana BOK Puskesmas. (2) Pengelola Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tugas dan wewenang pengelola Dana BOK Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.