Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
regulation_id: "PERMEN_106_2019" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN" year: "2019" number: "106" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-106-2019" frbr_uri: "/akn/id/act/permendagri/2019/106" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-106-tahun-2019" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-106-2019
Pasal I
Kebijakan operasional dan ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 156), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
