Pasal 6

(1) Biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.