PERMENDAGRI
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN...
Pasal 4
BAB 3 — KEWENANGAN
(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK secara nasional. (2) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya. (3) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten/Kota.