Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen: a. Perusahaan Perdagangan berbentuk Perseroan Terbatas:

1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;

2. fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);

3. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;

5. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;

6. foto Penanggungjawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan

7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. b. Perusahaan Perdagangan berbentuk Koperasi:

8. fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;

9. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;

10. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Koperasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

11. foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar); dan

12. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. c. Perusahaan Perdagangan berbentuk CV dan Firma:

13. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

14. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;

15. surat pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;

16. foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan

17. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. d. Perusahaan Perdagangan berbentuk Perorangan:

18. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);

19. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;

20. surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;

21. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan

22. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.