Peraturan Menteri Nomor 55-m-dag-per-3-2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011
regulation_id: "PERMEN_55-m-dag-per-3-2010_2010" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 55-m-dag-per-3-2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011" year: "2010" number: "55-m-dag-per-3-2010" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-55-m-dag-per-3-2010-2010" frbr_uri: "/akn/id/act/permendag/2010/55-m-dag-per-3-2010" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permendag-no-55-m-dag-per-3-2010-tahun-2010" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 55-m-dag-per-3-2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-55-m-dag-per-3-2010-2010
Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2010 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.,
MARI ELKA PANGESTU
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PATRIALIS AKBAR
