Pasal 10

Menteri dapat mendelegasikan wewenang penerbitan penetapan IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan alokasi jenis dan jumlah minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), pemberian surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), dan persetujuan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (4) kepada Dirjen Daglu. 5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: