Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk: meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan; memperlancar arus barang antar wilayah; meningkatkan ketersediaan, kestabilan harga bahan pokok; meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen di daerah; dan memberikan alternatif pembiayaan bagi petani, usaha mikro, usaha kecil, dana usaha menengah melalui sistem resi gudang.