Pasal 14

(1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri berkoordinasi dengan Menteri teknis terkait untuk membentuk Satuan Tugas penanganan permasalahan importasi Limbah Non B3. (2) Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pengawasan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3.