Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2011 melalui dana dekonsentrasi bidang perdagangan.

(2) Rincian alokasi dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara di daerah.

(4) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.