Peraturan Menteri Nomor 34-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 115/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
regulation_id: "PERMEN_34-m-dag-per-5-2016_2016" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 34-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 115/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2016" year: "2016" number: "34-m-dag-per-5-2016" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-34-m-dag-per-5-2016-2016" frbr_uri: "/akn/id/act/permendag/2016/34-m-dag-per-5-2016" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permendag-no-34-m-dag-per-5-2016-tahun-2016" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 34-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 115/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-34-m-dag-per-5-2016-2016
Pasal I
Redaksional Pengawasan UTTP dan BDKT pada BAB II huruf A angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 20) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
THOMAS TRIKASIH LEMBONG
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
