Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

a. BDKT yang diproduksi di dalam negeri;

b. BDKT asal impor; dan

c. barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik INDONESIA,

yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, panjang, jumlah hitungan, luas, atau volume.