Pasal 84

(1) Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diperlukan data realisasi APBN, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kepala kantor/Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan Kepala KPPN selaku kuasa BUN; b. rekonsiliasi data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:

1. data bagian anggaran;

2. Eselon I;

3. Satker;

4. sumber dana;

5. cara penarikan;

6. program;

7. kegiatan;

8. output;

9. akun 6 (enam) digit;

10. tanggal dan nomor SPM/SP2D; dan

11. jumlah rupiah. c. hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), selanjutnya setiap awal bulan Kepala kantor/Satker menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca beserta ADK kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-Es1). d. untuk laporan keuangan semester dan tahunan, LRA, neraca dan ADK disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).