Pasal 3

Gubernur atau Bupati/Walikota sebelum menjalani Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id