Pasal 2

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan penanaman modal di bidang perdagangan kepada Kepala BKPM dalam rangka PTSP di bidang penanaman modal dengan hak substitusi. (2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan pemberian perizinan usaha di bidang perdagangan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah, yang terdiri atas: a. izin usaha di bidang perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing; b. izin usaha jasa survey; c. izin usaha perusahaan perantara perdagangan properti; dan d. izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing.