Peraturan Menteri Nomor per-1-mbu-01-2022 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PKPN adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara.

3. Pejabat Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Penata Kelola Perusahaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penatakelolaan perusahaan negara.

4. Penatakelolaan Perusahaan Negara adalah rangkaian proses dan mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan Perusahaan Negara dalam kerangka pola hubungan strategis Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham.

5. Perusahaan Negara adalah perusahaan dengan modal baik sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran dan Belanja Negara.

6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

7. Objek Kerja adalah jumlah Perusahaan Negara yang dibina dalam satu unit kerja.

8. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.

9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

10. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam Jam Kerja Efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Penata Kelola Perusahaan Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara khususnya di bidang perumusan strategi perusahaan negara, perumusan strategi pendanaan, manajemen portofolio, dukungan perusahaan negara dan evaluasi perusahaan negara pada Instansi Pembina.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN pada Instansi Pembina.

(1) Jabatan Fungsional PKPN merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas: a. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama; b. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda; c. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya; dan d. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama. (2) Jabatan Fungsional PKPN hanya berkedudukan di Instansi Pembina. (3) Jabatan Fungsional PKPN berada pada unit kerja yang membidangi Penatakelolaan Perusahaan Negara.

Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional PKPN meliputi: a. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan b. berijazah paling rendah magister atau pascasarjana di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya dan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama;

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui

tahapan: a. perhitungan; dan b. pengusulan.

(1) Aspek perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. Objek Kerja; dan b. SKR. (2) Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah Perusahaan Negara yang ditetapkan pada tingkat unit kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PKPN. (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil.

(1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dilakukan melalui pendekatan Objek Kerja dengan memperhatikan SKR penyelesaian kegiatan dan Beban Kerja. (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN melalui pendekatan Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN berdasarkan Objek Kerja, volume Beban Kerja, SKR dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PKPN; c. Nilai SKR dan persentase kontribusi telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini. (3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN

dengan pendekatan Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penatakelolaan Perusahaan Negara mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN. (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan. (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 Januari 2022

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO