Pasal 6

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban: a. berperan aktif dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian; b. menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain; c. mempublikasikan kebijakan benturan kepentingan;

d. melaporkan adanya potensi Benturan Kepentingan yang dianggap beresiko tinggi meliputi, antara lain :

1. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
2. gratifikasi;
3. pekerjaan tambahan;
4. informasi orang dalam;
5. kepentingan dalam pengadaan barang;
6. tuntutan keluarga dan komunitas;
7. kedudukan di organisasi lain;
8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan 9) perangkapan jabatan. e. menghindari situasi benturan kepentingan dengan melakukan langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan.