regulation_id: "PERMEN_1_2015" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL" year: "2015" number: "1" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-1-2015" frbr_uri: "/akn/id/act/permenbudpar/2015/1" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenbudpar-no-1-tahun-2015" source: "pasal.id"

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-1-2015

Pasal I

pasal.id

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PARIWISATA

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL IZIN USAHA/PENDAFTARAN USAHA BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF A. Bidang Pariwisata

1. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing Bidang Pariwisata : No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha

2. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Pariwisata

3. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata

4. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata

5. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

6. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman

7. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi

8. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

9. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi, dan Pameran

10. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata

11. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

12. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta

13. Pendaftaran Usaha Spa

14. Penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi dan/atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah Bidang Pariwisata : No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha

15. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata

16. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata B. Bidang Ekonomi Kreatif No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha

17. Surat Izin Produksi (SIP) Film oleh Prosedur Film /TV Asing di INDONESIA

18. Izin Usaha Perfilman (IUP) Jasa Teknik Film

19. Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengedaran Film

20. Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengarsipan Film

21. Izin Usaha Perfilman (IUP) Ekspor Film

22. Izin Usaha Perfilman (IUP) Impor Film MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA