Pasal 8

(1) Tim penilai Uji Kompetensi untuk penilai Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berasal dari: a. PNS; dan/atau b. non-PNS. (2) Tim penilai Uji Kompetensi untuk penilai Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan: a. Penilai Kompetensi yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan persyaratan terdiri atas:

1. paling rendah menduduki jabatan pengawas dan/atau JF asesor sumber daya manusia aparatur muda;
2. memiliki jabatan dan/atau pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat lebih tinggi dengan jabatan dan/atau pangkat golongan ruang peserta Uji Kompetensi;
3. telah memiliki sertifikat asesor dan/atau pelatihan penilaian kompetensi sejenisnya;
4. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak

dan diskriminatif; 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan 6. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. b. Penilai Kompetensi yang berasal dari non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan terdiri atas:

1. berijazah paling rendah D-4 (Diploma-Empat);

2. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang penilaian kompetensi paling sedikit 2 (dua) tahun;

3. telah memiliki sertifikat asesor dan/atau pelatihan penilaian kompetensi sejenisnya;

4. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan

5. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Tim penilai Uji Kompetensi untuk Penilai Kompetensi Teknis sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki persyaratan yaitu: a. Penilai Kompetensi yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan syarat terdiri atas:

6. paling rendah menduduki jabatan pengawas dan/atau JF Asisten Penata Kadastral penyelia;

7. memiliki jabatan dan/atau pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat lebih tinggi dengan jabatan dan/atau pangkat golongan ruang peserta Uji Kompetensi;

8. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral paling sedikit 4 (empat) tahun;

9. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif;

10. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan

11. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. b. Penilai Kompetensi yang berasal dari non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan syarat terdiri dari:

12. berijazah paling rendah D-4 (Diploma-Empat);

13. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral paling sedikit 8 (delapan) tahun;

14. telah memiliki sertifikat keahlian di bidang survei, pengukuran dan pemetaan kadastral yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

15. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan

16. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan oleh lembaga profesional yang ditetapkan oleh Kementerian, tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari PNS dan non- PNS.