Pasal 16

(1) Penambahan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan persyaratan: a. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja sangat (amat) baik pada tahun berjalan; atau b. Pegawai pada unit kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sama dengan besaran Tunjangan Kinerja 1 (satu) tingkat di atas kelas jabatan pegawai yang bersangkutan. (3) Dalam hal pegawai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian Tunjangan Kinerja. (4) Terhadap pegawai yang mendapatkan penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku tata cara penghitungan Tunjangan Kinerja dalam Peraturan Menteri ini. (5) Besaran penambahan dan penerima Tunjangan Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA