Pasal 166

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang. (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTR.