Pasal 10

(1) Dalam hal perusahaan akan mengadakan perubahan isi PP dalam tenggang waktu masa berlakunya PP, maka dalam hal perubahan tersebut menjadi lebih rendah dari PP sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perubahan tersebut harus disepakati oleh serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan kembali dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Apabila perubahan PP tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka perubahan itu dianggap tidak ada.