Pasal 2

Pedoman pengelolaan keuangan negara bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan negara, yang meliputi: a. penyusunan dan revisi DIPA/POK; b. kewenangan pejabat perbendaharaan negara; c. pendelegasian dan tata cara pengusulan pejabat perbendaharaan negara; d. penatausahaan bendahara; e. perjalanan dinas; f. penyelesaian tagihan negara; g. prosedur penerbitan SPM; dan h. pelaporan keuangan.