Pasal 2

Pedoman Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam menyusun SOP Administrasi Pemerintahan oleh setiap unit kerja, baik pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.