Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2. Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh adalah izin tertulis yang diberikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memiliki modal asing dan memenuhi syarat untuk melaksanakan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh.
3. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.
4. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik INDONESIA.
5. Perusahaan PMA adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memiliki modal asing dan memenuhi syarat untuk melaksanakan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.