Permenaker No. 5 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan mutu pada Politeknik Ketenagakerjaan yang lebih baik sesuai dengan standar nasional di bidang pendidikan tinggi, perlu adanya ketentuan pengelolaan dalam bentuk statuta sebagai landasan penyelenggaraan Politeknik Ketenagakerjaan;
b. bahwa ketentuan mengenai statuta Politeknik Ketenagakerjaan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa statuta Politeknik Ketenagakerjaan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui surat Nomor 0011/DST/M.A3/OT.00.01/2026; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838); jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1007);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan. 2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan di Polteknaker yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. 3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polteknaker. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker. 7. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di Polteknaker. 8. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam Pendidikan Vokasi. 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah pada salah satu Prodi Polteknaker. 10. Direktur adalah Direktur Polteknaker. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. Wakil Direktur adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan membantu tugas Direktur.
12. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker secara berkelanjutan.
13. Lambang adalah simbol pada logo Polteknaker.
14. Pataka adalah bendera kehormatan Mahasiswa Polteknaker.
15. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi mengenai capaian akademik atau kualifikasi dari alumni.
16. Kurikulum Polteknaker yang selanjutnya disebut dengan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Pendirian, dan Hari Jadi

Pasal 2 (1) Polteknaker merupakan perguruan tinggi negeri di Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan. (2) Pembinaan Polteknaker secara akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3) Pembinaan Polteknaker secara operasional dilaksanakan oleh Menteri.
(4) Pembinaan Polteknaker secara administrasi dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan. (5) Polteknaker didirikan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2628/6/KL/2017 tanggal 15 Agustus 2017 hal Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Ketenagakerjaan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. (6) Tanggal 15 Agustus merupakan hari jadi (dies natalis) Polteknaker.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bagian Kedua Lambang, Bendera, Pataka, Himne, Mars, dan Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 3 (1) Polteknaker memiliki Lambang, bendera, Pataka, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater. (2) Lambang, bendera, Pataka, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tata cara penggunaan Lambang, bendera, Pataka, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat.

BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 4 Polteknaker memiliki visi menjadi politeknik unggul di bidang ketenagakerjaan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

Pasal 5 Polteknaker memiliki misi:
a. menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, adaptif, dan inklusif di bidang ketenagakerjaan; b. menghasilkan lulusan yang berakhlak, kompeten, dan berdaya saing global di bidang ketenagakerjaan; c. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi vokasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan berbasis teknologi digital serta budaya kerja produktif; dan d. membangun jejaring kemitraan yang luas dan strategis dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi, dan lembaga internasional.

Pasal 6 Polteknaker memiliki tujuan: a. meningkatkan kualitas Pendidikan Vokasi yang adaptif dan inklusif terhadap dinamika ketenagakerjaan untuk kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; b. mengembangkan riset terapan dan pengabdian masyarakat yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada tantangan ketenagakerjaan di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; c. menghasilkan lulusan yang berakhlak dan kompeten dalam menghadapi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. mewujudkan lulusan yang memiliki daya saing, berdampak dan bereputasi di tingkat nasional maupun internasional; e. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi vokasi yang efektif, transparan, dan terintegrasi berbasis teknologi digital; f. meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dan menumbuhkan budaya kerja produktif, kolaboratif, serta berorientasi hasil; g. mengembangkan kemitraan strategis dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi, dan lembaga internasional untuk memperkuat relevansi pendidikan dan penempatan kerja; dan h. memperluas jejaring internasional untuk mendukung pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan peningkatan reputasi global Polteknaker.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7 (1) Polteknaker menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. (2) Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pendidikan Vokasi; b. penelitian; dan c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8 (1) Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Polteknaker menggunakan bahasa Indonesia. (2) Selain penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar untuk pemenuhan keterampilan/program tertentu serta meningkatkan daya guna dan hasil proses pembelajaran.

Bagian Kedua Pendidikan Vokasi

Pasal 9 (1) Polteknaker menyelenggarakan Pendidikan Vokasi berdasarkan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam program diploma dan sarjana terapan. (4) Polteknaker dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Polteknaker menggunakan tahun akademik.
(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap. (3) Setiap semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu, meliputi: a. tatap muka perkuliahan; b. pelaksanaan ujian tengah semester; dan
c. pelaksanaan ujian akhir semester. (4) Polteknaker dapat menyelenggarakan semester antara diantara semester genap dan semester ganjil.

Pasal 11 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Polteknaker dilaksanakan dengan sistem kredit semester. (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

Pasal 12 (1) Pendidikan Vokasi di Polteknaker diselenggarakan berdasarkan Kurikulum masing-masing Prodi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan berbasis kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

Pasal 13 (1) Perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan setiap semester. (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. perkuliahan teori; b. praktik/praktikum;
c. magang; dan d. tugas akhir.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Selain perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perkuliahan dapat dilaksanakan melalui: a. seminar;
b. lokakarya; c. kunjungan perusahaan; atau d. kegiatan akademik lainnya.

Pasal 14 (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap capaian pembelajaran Mahasiswa. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk: a. ujian; b. pelaksanaan tugas; c. pelaksanaan tugas akhir; d. pengamatan; dan/atau e. bentuk penilaian lainnya. (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis dan/atau praktikum berupa ujian tengah semester serta ujian akhir semester. (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok. (5) Pelaksanaan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan dalam bentuk ujian seminar dalam sidang tugas akhir pada akhir masa studi. (6) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, laboratorium/workshop, dan praktik kerja lapangan/magang.
(7) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan huruf dan angka.

Pasal 15 (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menyelesaikan mata kuliah yang dipersyaratkan serta berhasil mempertahankan tugas akhir studi sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh. (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai capaian lulusan yang meliputi: a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
b. menjunjung tinggi etika profesi dan memiliki integritas dalam bidang ketenagakerjaan;
c. memiliki kompetensi keahlian vokasi yang terstandar dan diakui secara profesional;
d. memiliki kemampuan kerja yang profesional sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
e. memiliki kemampuan komunikasi, kerja sama, dan kepemimpinan;
jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. memiliki daya saing dan semangat berprestasi di tingkat nasional dan/atau internasional;
g. mampu mengembangkan diri melalui kegiatan akademik dan nonakademik;
h. memiliki pengalaman dan wawasan global dalam bidangnya;
i. mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam lingkungan kerja yang dinamis; dan j. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara profesional.

Pasal 16 (1) Polteknaker menyelenggarakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan. (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 17 (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Polteknaker menyelenggarakan kegiatan pembangunan karakter. (2) Kegiatan pembangunan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. konseling; b. pembinaan keagamaan, karakter, dan akhlak mulia; c. peningkatan kapasitas nonakademik; d. kompetisi Mahasiswa; e. keorganisasian; dan/atau f. program sosial kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penelitian

Pasal 18 (1) Polteknaker melaksanakan penelitian yang berorientasi meliputi penelitian:
a. dasar;
b. terapan; dan/atau
c. pengembangan. (2) Penelitian yang berorientasi di bidang ketenagakerjaan dilakukan mengikuti kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(3) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk menghasilkan temuan yang mendasari, memperkuat, dan menunjang bidang ketenagakerjaan. (4) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktikkan bagi pemecahan masalah tertentu.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(5) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk mengembangkan, memperdalam, dan/atau memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ketenagakerjaan yang telah ada. (6) Koordinasi pembinaan kegiatan penelitian bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19 (1) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
a. Dosen perseorangan atau kelompok;
b. Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok pada institusi sendiri yang dapat melibatkan Tenaga Kependidikan dan pejabat fungsional lainnya; dan/atau c. Polteknaker dan pihak lain melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil kegiatan penelitian harus disebarluaskan oleh Polteknaker melalui:
a. seminar; dan
b. publikasi.
(3) Seminar atas hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Publikasi atas hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimuat dalam: a. prosiding seminar nasional;
b. prosiding seminar internasional;
c. jurnal ilmiah nasional;
d. jurnal ilmiah internasional; dan/atau
e. jurnal ilmiah lain yang diakui kementerian dan/atau lembaga. (5) Penyebarluasan hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila hasil kegiatan bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (6) Hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20 (1) Polteknaker melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan melalui pendayagunaan kepakaran dalam bidang ketenagakerjaan yang jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berorientasi untuk pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian permasalahan yang meliputi:
a. pemberdayaan berbasis masyarakat; b. pemberdayaan berbasis kewirausahaan; c. pemberdayaan berbasis wilayah; dan d. pemberdayaan mitra vokasi. (2) Pemberdayaan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan. (3) Pemberdayaan berbasis kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk mendorong kemampuan kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Dosen maupun Mahasiswa. (4) Pemberdayaan berbasis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk membantu berbagai permasalahan kewilayahan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah/kota dan/atau desa/kelurahan. (5) Pemberdayaan mitra vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk hilirisasi hasil atau produk riset terapan yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan mitra vokasi.
(6) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 21 (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
a. Dosen perseorangan atau kelompok melalui Prodi;
b. Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok pada institusi sendiri yang dapat melibatkan Tenaga Kependidikan dan pejabat fungsional lainnya;
c. Dosen dan/atau Mahasiswa dan pihak lain melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain yang berada di dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau d. Dosen dan/atau Mahasiswa dan pihak lain melalui kerja sama antar perguruan tinggi vokasi yang berada di dalam negeri atau luar negeri. (2) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan oleh Polteknaker melalui: a. publikasi dalam media dalam jaringan yang mudah diakses oleh masyarakat; dan/atau b. publikasi dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 22 (1) Polteknaker memiliki kode etik dan etika akademik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan pergaulan hidup sehari-hari. (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipatuhi oleh Warga Kampus. (4) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tata nilai dan kumpulan asas atau sikap moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, tugas, fungsi, kewajiban serta tanggung jawab sebagai Sivitas Akademika dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. (5) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipatuhi oleh Sivitas Akademika. (6) Sivitas Akademika yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Polteknaker di luar kampus harus mendapat izin dari Direktur.

Bagian Keenam Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 23 (1) Polteknaker menjunjung tinggi:
a. kebebasan akademik;
b. kebebasan mimbar akademik; dan
c. otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kebebasan Dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemandirian Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut norma dan kaidah keilmuan. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bagian Ketujuh Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Pemberian Penghargaan

Pasal 24 (1) Polteknaker memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI kepada Mahasiswa yang telah lulus. (2) Polteknaker dapat memfasilitasi Mahasiswa untuk memperoleh sertifikat kompetensi. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 25 Polteknaker dapat memberikan penghargaan kepada setiap Sivitas Akademika dan/atau pihak luar Polteknaker yang:
a. berprestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik di Polteknaker; dan/atau
b. berjasa terhadap Pendidikan Vokasi dan/atau pengembangan di Polteknaker.

Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan akademik Polteknaker ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat.

BAB V SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 27 (1) Polteknaker, terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. senat;
c. dewan penyantun;
d. satuan penjaminan mutu;
e. satuan pengawas internal;
f. subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
g. subbagian umum dan keuangan;
h. Prodi;
i. unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
j. unit penunjang; dan
k. kelompok jabatan fungsional. (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas: a. unit bahasa; b. unit publikasi dan penerbitan; c. unit perpustakaan; d. unit sistem informasi; dan e. unit pengembangan karier. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Dalam penyelenggaraan fungsi pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, Polteknaker membentuk unit sertifikasi kompetensi.
(4) Untuk mendukung penyelenggaraan fungsi Polteknaker lainnya, dapat membentuk unit lain yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kedudukan

Paragraf 1 Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 28 (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Polteknaker. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan nonakademik serta pengelolaan Polteknaker. (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional Dosen dengan jenjang akademik minimal lektor. (4) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas: a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan senat;
b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang Polteknaker;
c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis Polteknaker;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
f. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
g. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kealumnian, kemahasiswaan;
i. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat;
j. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi;
jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

k. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
l. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan;
m. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan; dan n. melaksanakan tugas lain sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan fungsi Polteknaker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5) Selain menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Direktur berwenang: a. mengangkat dan/atau memberhentikan kepala satuan penjaminan mutu, kepala satuan pengawas internal, ketua Prodi, kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kepala unit penunjang;
b. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika akademik, dan/atau peraturan akademik setelah memperhatikan pertimbangan senat;
c. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa; dan d. mengusulkan pengangkatan guru besar melalui rapat senat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Wakil Direktur bidang akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; b. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan c. Wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III. (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen tetap pegawai negeri sipil Polteknaker.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 30 (1) Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan: a. pendidikan; b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan d. penjaminan mutu. (2) Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan: a. administrasi umum; b. keuangan; c. kerumahtanggaan; d. kepegawaian; dan e. pengawasan internal. (3) Wakil Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang: a. kemahasiswaan; b. hubungan alumni;
c. hubungan masyarakat; dan d. kerja sama. (4) Wakil Direktur wajib memberikan laporan kinerja setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.

Pasal 31 Dalam hal Direktur berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dapat menunjuk salah satu dari Wakil Direktur bertindak sebagai pelaksana harian.

Paragraf 2 Senat

Pasal 32 (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Senat mempunyai tugas:
a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan kode etik Sivitas Akademika, dan etika akademik; b. melakukan pengawasan terhadap: 1. penerapan kode etik Sivitas Akademika, dan etika akademik; 2. penerapan penyelenggaraan pendidikan; 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru, proses pembelajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan kepada Direktur mengenai penerimaan Mahasiswa baru, proses pembelajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai pembukaan dan penutupan Prodi; e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan; f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan guru besar;
   g. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal penjatuhan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan terhadap pelanggaran norma, etika akademik, dan peraturan akademik; dan h. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pemilihan Direktur.

Pasal 33 (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris. (2) Anggota senat, terdiri atas: a. Direktur; b. Wakil Direktur; c. ketua Prodi; d. kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan e. wakil Dosen dari setiap Prodi. (3) Anggota senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih dari dan oleh Dosen pada Prodi yang bersangkutan paling sedikit 3 (tiga) wakil Dosen pada setiap Prodi.

Pasal 34 (1) Anggota senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), berjumlah paling sedikit setengah dari jumlah seluruh anggota senat ditambah 1 (satu). (2) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari setiap Prodi yang diajukan oleh ketua Prodi. (3) Tata cara pemilihan anggota senat dari wakil Dosen ditetapkan oleh senat.

Pasal 35 (1) Susunan keanggotaan senat berjumlah ganjil, terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota. (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih oleh anggota senat dari wakil Dosen setiap Prodi.
jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Dalam hal ketua berhalangan tetap, sekretaris dapat menjadi ketua, hingga terpilihnya ketua senat baru.

Pasal 36 (1) Senat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan. (2) Sekretaris senat membentuk sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (3) Komisi dan sekretariat senat ditetapkan oleh senat.

Pasal 37 (1) Sidang senat diselenggarakan secara teratur dan terjadwal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan apabila diperlukan dapat diadakan sidang senat luar biasa. (2) Sidang senat atau sidang senat luar biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat. (3) Sidang senat ditetapkan oleh senat.

Paragraf 3 Dewan Penyantun

Pasal 38 (1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik. (2) Dewan penyantun mempunyai tugas:
a. melakukan penelaahan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
b. merumuskan saran dan/atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik; c. memberikan pertimbangan nonakademik kepada Direktur dalam mengelola Polteknaker; dan d. membantu pengembangan Polteknaker.

Pasal 39 Susunan keanggotaan dewan penyantun paling sedikit 7 (tujuh) orang dan berjumlah ganjil, yang terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota, Sekretaris Jenderal Kementerian; b. Sekretaris merangkap anggota, Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia ketenagakerjaan; c. Anggota: 1. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; 4. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelatihan vokasi dan produktivitas; jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur; dan
6. unsur lain yang diperlukan dan ditetapkan oleh ketua dewan penyantun.

Paragraf 4 Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 40 (1) Satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan unsur yang menyelenggarakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, pengembangan satuan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Satuan penjaminan mutu Polteknaker mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan satuan penjaminan mutu Polteknaker;
b. mengoordinasikan penerapan satuan penjaminan mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel;
c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan atas penerapan satuan penjaminan mutu Polteknaker; dan d. memfasilitasi kegiatan pelayanan penjaminan mutu berupa pendampingan akreditasi di lingkungan Polteknaker. (3) Satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan penjaminan mutu. (4) Kepala satuan penjaminan mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 41 (1) Susunan keanggotaan satuan penjaminan mutu, terdiri atas: a. kepala merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota. (2) Anggota satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan. (3) Satuan penjaminan mutu ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 5 Satuan Pengawas Internal

Pasal 42 (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e merupakan unsur Polteknaker yang menjalankan fungsi pengawasan internal nonakademik. (2) Satuan pengawas internal Polteknaker mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik; jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik; c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas hasil pengawasan internal. (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan pengawas internal. (4) Kepala satuan pengawas internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 43 (1) Susunan keanggotaan satuan pengawas internal, terdiri atas: a. kepala merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota. (2) Anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan. (3) Anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, ketatalaksanaan dan/atau bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan. (4) Satuan pengawas internal Polteknaker ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 6 Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

Pasal 44 (1) Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat. (2) Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan Polteknaker. (3) Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Paragraf 7 Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 45 (1) Subbagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang umum dan keuangan. (2) Subbagian umum dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia dan aparatur, keuangan, hukum, sistem informasi, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. (3) Subbagian umum dan keuangan dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur II.

Paragraf 8 Program Studi

Pasal 46 (1) Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.
(2) Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi tertentu di bidang ketenagakerjaan. (3) Prodi dipimpin oleh ketua yang berstatus Dosen dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Prodi dibantu oleh sekretaris Prodi.

Paragraf 9 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 47 (1) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan ketenagakerjaan. (2) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Paragraf 10 Unit Penunjang

Pasal 48 (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan. (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. unit bahasa;
b. unit publikasi dan penerbitan;
c. unit perpustakaan;
d. unit sistem informasi; dan
e. unit pengembangan karier.
(3) Unit bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.
(4) Unit publikasi dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan produk hasil pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (5) Unit perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan.
(6) Unit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.
(7) Unit pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengembangan potensi Mahasiswa, kewirausahaan Mahasiswa, mengoordinasikan kegiatan pencarian kerja, penempatan kesempatan kerja bagi lulusan baru, penelusuran alumni, dan penguatan jaringan kerja sama dunia usaha atau dunia industri. (8) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai dengan pembagian tugas.

Paragraf 11 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf k mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah kelompok jabatan fungsional.
jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur II.
(4) Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1 Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 50 (1) Direktur diangkat oleh Menteri. (2) Masa jabatan Direktur yaitu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut. (3) Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur baru belum dilantik, Menteri menunjuk pelaksana tugas sampai dengan ditetapkannya Direktur baru paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51 (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Tata cara pengangkatan Direktur ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52 (1) Wakil Direktur diangkat oleh Menteri atas usulan Direktur dengan pertimbangan dari senat. (2) Masa jabatan Wakil Direktur yaitu 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk masa jabatan Wakil Direktur pada bidang yang sama paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 53 (1) Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur dilakukan oleh Menteri. (2) Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah; e. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; f. diberhentikan dari jabatan Dosen; g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau h. cuti di luar tanggungan negara. (3) Tata cara pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2 Senat

Pasal 54 (1) Ketua senat diangkat oleh Menteri. (2) Sekretaris dan anggota senat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. (3) Ketua senat terpilih menunjuk salah satu anggota senat dari wakil Dosen sebagai sekretaris senat. (4) Masa jabatan senat selama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55 (1) Ketua senat diberhentikan oleh Menteri. (2) Anggota senat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah; e. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; f. diberhentikan dari jabatan Dosen; g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau h. cuti di luar tanggungan negara. (3) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan anggota senat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua senat ditetapkan oleh Menteri. (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan anggota senat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Paragraf 3 Dewan Penyantun

Pasal 56 (1) Dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan penyantun ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 4 Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 57 (1) Kepala satuan penjaminan mutu, sekretaris satuan penjaminan mutu, dan anggota satuan penjaminan mutu diangkat oleh Direktur. (2) Kepala satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan. (3) Masa jabatan satuan penjaminan mutu selama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58 (1) Kepala satuan penjaminan mutu, sekretaris satuan penjaminan mutu, dan anggota satuan penjaminan mutu diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Kepala satuan penjaminan mutu, sekretaris satuan penjaminan mutu, dan anggota satuan penjaminan mutu diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang- undangan; d. diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah; e. diberhentikan dari jabatan Dosen; f. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
h. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau i. tidak dapat memenuhi target kinerja.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Paragraf 5 Satuan Pengawas Internal

Pasal 59 (1) Kepala satuan pengawas internal, sekretaris satuan pengawas internal, dan anggota satuan pengawas internal diangkat oleh Direktur. (2) Kepala satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan. (3) Masa jabatan satuan pengawas internal selama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60 (1) Kepala satuan pengawas internal, sekretaris satuan pengawas internal, dan anggota satuan pengawas internal diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Kepala satuan pengawas internal, sekretaris satuan pengawas internal, dan anggota satuan pengawas internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang- undangan; d. diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah; e. diberhentikan dari jabatan Dosen; f. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
h. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau i. tidak dapat memenuhi target kinerja.

Paragraf 6 Kepala Subbagian

Pasal 61 (1) Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama, dan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan merupakan jabatan struktural. (2) Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama, dan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 62 Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama dan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Program Studi

Pasal 63 (1) Prodi mengusulkan 2 (dua) calon ketua Prodi. (2) Calon ketua Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Dosen tetap aparatur sipil negara di Prodi.
(3) Pemilihan calon ketua Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua Prodi dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara. (5) 2 (dua) calon ketua Prodi dengan suara terbanyak diusulkan untuk dipilih sebagai ketua Prodi oleh Direktur. (6) Ketua Prodi terpilih menunjuk 1 (satu) orang Dosen untuk menjadi sekretaris Prodi. (7) Ketua Prodi terpilih dan sekretaris Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat dan ditetapkan oleh Direktur. (8) Masa jabatan ketua Prodi dan sekretaris Prodi selama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64 (1) Ketua Prodi dan sekretaris Prodi dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah; e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; f. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; h. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau i. tidak dapat memenuhi target kinerja. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(2) Pemberhentian ketua Prodi dan sekretaris Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 8 Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 65 (1) Kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diangkat oleh Direktur. (2) Kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap aparatur sipil negara yang diberikan tugas tambahan. (3) Masa jabatan kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 66 (1) Kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir. (2) Kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, karena:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah;
e. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
f. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
h. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau i. tidak dapat memenuhi target kinerja.

Paragraf 9 Unit Penunjang

Pasal 67 (1) Kepala unit penunjang diangkat oleh Direktur. (2) Kepala unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan dan/atau Tenaga Kependidikan pegawai negeri sipil.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Masa jabatan kepala unit penunjang selama 4 (empat)
tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 68 (1) Kepala unit penunjang diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir. (2) Kepala unit penunjang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah; e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; f. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
h. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau i. tidak dapat memenuhi target kinerja.

BAB VI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 69 (1) Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat Mahasiswa di dalam proses pendidikan. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Dosen tetap; b. Dosen tidak tetap; dan
c. Dosen tamu. (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen aparatur sipil negara yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap pada Polteknaker. (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen praktisi atau nonpraktisi, yang bekerja paruh waktu sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Polteknaker. (5) Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan seorang yang diundang untuk menjadi Dosen di Polteknaker selama jangka waktu tertentu. (6) Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(7) Persyaratan untuk menjadi Dosen di Polteknaker sebagai berikut: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945; c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar; d. memiliki moral dan integritas yang tinggi; e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; f. memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi Mahasiswa yang diasuhnya; dan g. memiliki jiwa membimbing dan melayani Mahasiswa. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 (1) Tenaga Kependidikan Polteknaker mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Polteknaker. (2) Tenaga Kependidikan Polteknaker terdiri atas: a. pustakawan; b. pranata laboratorium pendidikan; c. teknisi; d. tenaga administrasi; dan e. tenaga fungsional lainnya apabila diperlukan. (3) Ketentuan mengenai Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71 Selain Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70, di lingkungan Polteknaker dapat diangkat instruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB VII MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 72 (1) Polteknaker menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional penerimaan Mahasiswa baru dan/atau seleksi mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan Mahasiswa baru Polteknaker dapat memberikan beasiswa.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 73 (1) Dalam penyelenggaraan penerimaan Mahasiswa baru Polteknaker dapat menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Polteknaker. (2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Polteknaker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74 (1) Polteknaker dapat melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal. (2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 Ketentuan penerimaan Mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 76 Mahasiswa harus diperlakukan sama, tidak dibedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 77 Mahasiswa mempunyai kewajiban:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Polteknaker;
c. menjunjung tinggi dan mematuhi peraturan perundang-undangan, etika akademik, kode etik serta nilai-nilai agama;
d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polteknaker;
f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional; g. menunjukkan perilaku yang sopan, disiplin dan tanggung jawab;
h. berbusana sesuai norma dan etika yang berlaku;
i. berpartisipasi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; j. menjaga kewibawaan dan nama baik Kementerian Ketenagakerjaan dan almamater Polteknaker; k. mendukung kebijakan Pemerintah;
l. bersikap netral dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Anggota Legislatif Pusat dan Daerah;
m. tidak bergabung atau berafiliasi dalam partai politik, organisasi yang terafiliasi dengan partai politik, dan/ atau organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

n. menjunjung tinggi kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
o. membina hubungan baik dan melakukan kerja sama dengan pimpinan, Dosen, karyawan, alumni, dan dengan sesama Mahasiswa lainnya di lingkungan Polteknaker;
p. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan q. mengembalikan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang mengundurkan diri dan/atau tidak menyelesaikan masa studi yang telah ditetapkan.

Pasal 78 Mahasiswa berhak:
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
c. memanfaatkan fasilitas Polteknaker dalam rangka kelancaran proses belajar;
d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Prodi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Prodi yang diikuti serta hasil belajarnya;
f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. memanfaatkan sumber daya Polteknaker melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
h. memperoleh akses dan memanfaatkan sumber pembelajaran, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran di Polteknaker secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku; dan i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Polteknaker.

Pasal 79 Mahasiswa dilarang:
a. melakukan segala bentuk pelanggaran yang diatur dalam peraturan disiplin Mahasiswa, tata tertib Mahasiswa, kode etik Mahasiswa dan/atau pedoman perilaku Mahasiswa Polteknaker; b. melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan pertikaian, permusuhan, keributan, dan perkelahian antar suku, agama, ras serta aliran kepercayaan lain; dan/atau c. melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 80 Ketentuan tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diatur oleh Direktur.

Pasal 81 (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan. (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa. (4) Organisasi kemahasiswaan di Polteknaker merupakan organ non struktural yang terdapat di tingkat Polteknaker dan Prodi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 82 (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri melalui kegiatan Mahasiswa sebagai bagian dari proses pendidikan. (2) Kegiatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas intrakurikuler dan ekstrakurikuler. (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kepemimpinan;
b. penalaran dan keilmuan;
c. minat dan kegemaran;
d. kesejahteraan kewirausahaan; dan
e. kegiatan-kegiatan penunjang. (4) Kegiatan Mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kampus dan antarkampus harus seizin Direktur.

Pasal 83 (1) Pembiayaan kegiatan Mahasiswa dapat dibebankan pada Polteknaker. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 84 (1) Alumni merupakan seorang Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di Polteknaker. (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Polteknaker. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Organisasi alumni di Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. keluarga alumni Polteknaker; dan b. keluarga alumni Prodi. (4) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 85 (1) Sarana dan prasarana Polteknaker diperoleh melalui dana yang bersumber dari: a. anggaran pendapatan belanja negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. (3) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak lain menjadi barang milik negara dan selanjutnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana Polteknaker dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86 Warga Kampus wajib memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

BAB IX SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL SERTA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 87 (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polteknaker merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan standar sistem pengendalian intern pemerintah. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(2) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polteknaker dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabilitas;
c. transparansi; d. objektivitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (3) Penerapan Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dibentuk oleh Direktur. (4) Penerapan Sistem Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengawasan Internal Polteknaker ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 88 (1) Polteknaker menerapkan SPMI sebagai upaya peningkatan mutu Polteknaker secara berkelanjutan. (2) SPMI diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian standar mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu. (3) Kegiatan SPMI dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh kepala satuan penjaminan mutu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI ditetapkan oleh Direktur.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 89 (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, Polteknaker dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain yaitu: a. perguruan tinggi; b. dunia usaha dan dunia industri;
c. pemerintah baik dalam maupun luar negeri; d. alumni; atau e. pihak terkait lainnya. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bidang: a. pendidikan; b. penelitian;
c. pengabdian masyarakat;
jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. pemagangan; dan/atau
e. penempatan lulusan.
(3) Bentuk kerja sama dituangkan dalam naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 90 (1) Selain peraturan perundang-undangan, pada Polteknaker berlaku peraturan internal dan keputusan internal.
(2) Peraturan internal Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
peraturan bidang akademik; dan
b. peraturan bidang nonakademik. (3) Bentuk dan tata urutan peraturan internal Polteknaker meliputi:
a. peraturan senat; dan
b. peraturan Direktur.
(4) Bentuk dan tata urutan keputusan internal Polteknaker meliputi:
a. keputusan senat; dan b. keputusan Direktur. (5) Selain keputusan internal Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk keputusan dewan penyantun.

BAB XII PERUBAHAN STATUTA

Pasal 91 (1) Perubahan Statuta dilakukan dalam sidang senat yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat. (2) Keputusan dianggap sah, bila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota senat yang hadir. (3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan dalam sidang senat disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan. (4) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 92 (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. laporan kinerja; dan b. laporan keuangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan. (4) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan memverifikasi dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 93 (1) Pendanaan Polteknaker bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. dana yang bersumber dari masyarakat; atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 Pengelolaan pendanaan Polteknaker yang bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direktur.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95 (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1433), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1433), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 97 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

         Ttd. 

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2026

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 241

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

LAMBANG, BENDERA, PATAKA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER

1. Lambang Polteknaker a. Bentuk

b. Elemen dasar dan makna elemen dasar Polteknaker

Elemen Dasar Bentuk Makna Segi Lima

Pancasila Lingkaran

Dinamis, bergerak, sesuatu yang berulang, tidak
terputus, abadi,
memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna Roda Bergerigi

Upaya keras yang terus menerus, sehingga diharapkan alumni bisa mengaplikasikan ilmunya dalam berbagai bidang di masyarakat dan dunia kerja jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Elemen Dasar Bentuk Makna Lambang kementerian

Memiliki makna sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Lambang Kementerian
Ketenagakerjaan

c. Kode Warna dan Makna Warna Lambang Polteknaker 1) Nama warna : Biru 2) Kode warna : C: 47, M: 21, Y: 0, K: 73 atau Pantone solid coated 7546 C 3) Makna : profesionalisme, kepercayaan diri, kemandirian, dan teknologi

2. Bendera

Bendera Nama Warna Kode Warna Gambar Polteknaker Biru C: 47, M: 21,
Y: 0, K: 73 atau Pantone 7546 C

Relasi Industri Merah Marun C: 0, M: 70,
Y: 60, K: 54
atau Pantone
188 C

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Hijau C: 96, M: 0,
Y: 47, K: 58 atau Pantone
349 C

Manajemen Sumber Daya Manusia Coklat C: 0, M: 26,
Y: 50, K: 13 atau Pantone 721 C

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Pataka

4. Himne

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Mars

6. Busana Akademik a. Toga Pimpinan

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Toga Mahasiswa

jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Busana Almamater

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

             Ttd. 

YASSIERLI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN