Pasal 32

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilarang merangkap sebagai: a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah; c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.