regulation_id: "PERMEN_31_2013" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWAS MADRASAH DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH" year: "2013" number: "31" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-31-2013" frbr_uri: "/akn/id/act/permenag/2013/31" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenag-no-31-tahun-2013" source: "pasal.id"

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWAS MADRASAH DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH

Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-31-2013

Pasal I

pasal.id

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: c. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai Guru Madrasah atau Guru PAI pada Sekolah atau 4 (empat) tahun sebagai Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah dari Guru PAI.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengawas Madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap paling sedikit 10 (sepuluh) RA dan/atau MI dan 7 (tujuh) MTs, MA, dan/atau MAK.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a. dalam masa 5 (lima) tahun tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Penulisan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diubah seluruhnya sehingga menjadi Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.
5. Penulisan nomor BAB diubah seluruhnya sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: BAB I - KETENTUAN UMUM; BAB II - TUGAS DAN FUNGSI; BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG; BAB IV - KUALIFIKASI; BAB V - SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAWAS; BAB VI - KOMPETENSI; BAB VII - BEBAN KERJA; BAB VIII - PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS;

BAB IX

- JENJANG, JABATAN/PANGKAT DAN ANGKA KREDIT; BAB X - POKJAWAS; BAB

Pasal II

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2013 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id