Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan Buddha;

Karo Hukum dan KLN Achmad Gunaryo Karo Ortala Nur Arifin Sekjen Nur Syam

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan Buddha; c. peningkatan kualitas urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan Buddha; d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan Buddha; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan Buddha; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan Buddha; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan dan pendidikan agama Buddha; h. koordinasi administrasi jabatan fungsional penyuluh agama Buddha; dan i. pelaksanaan administrasi direktorat.