Pasal 107

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf j bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi, serta penyusunan rencana, dan pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.